Partai Komunis Tiongkok memerintahkan pejabat-pejabat partai agar melaporkan perubahan status perkawinan mereka dan kegiatan anggota keluarga mereka di luar negeri dalam upaya memberantas keras korupsi.
Laporan media pemerintah Tiongkok menyebutkan keputusan itu dibuat hari Jumat dalam pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Hu Jintao.
Dikatakan, berdasarkan peraturan baru itu, para pejabat harus mengungkapkan lokasi pasangan dan anak-anak mereka serta pendapatan pribadi dan investasi.
Partai Komunis Tiongkok selama ini diketahui menjatuhkan hukuman berat terhadap pejabat-pejabat yang terbukti melakukan penggelapan uang atau menerima suap.
Seorang mantan anggota partai bidang disiplin yang bertanggung jawab untuk memerangi korupsi dijatuhi hukuman mati bulan ini atas tuduhan penyuapan.
Wang Yi dituduh mengantongi sekitar 1,76 juta dolar selagi menjabat wakil presiden Bank Pembangunan Tiongkok. Hukumannya dapat diringankan menjadi penjara seumur hidup setelah dua tahun.
