Dalam kunjungan ke Kamboja yang terpusat pada bagaimana konsesi tanah diberikan kepada para pengembang swasta, pelapor HAM yang ditunjuk PBB, Surya Subedi, menyelidiki tuduhan kelompok-kelompok HAM yang mengatakan praktik itu tidak adil bagi puluhan ribu orang yang kehilangan rumah dengan hanya diberi ganti rugi sedikit atau tidak sama sekali.
Para aktivis mengatakan masalah itu ditunjukkan oleh buruknya keadaan sebuah komunitas di Phnom Penh yang disebut Borei Keila.
Tahun 2004 pemerintah menjadikan daerah itu sebagai konsesi tanah sosial bagi sebuah perusahaan setempat. Kesepakatan yang dicapai pada saat itu adalah pengembang akan membangun perumahan bagi lebih dari 1.700 keluarga yang tinggal di daerah itu. Tetapi, perusahaan itu mengingkari kesepakatan itu, dan menjelang awal tahun 2012, kelompok-kelompok HAM mengatakan hampir seperempat dari jumlah keluarga itu tanpa tempat tinggal.
Subedi mengunjungi komunitas itu minggu ini dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia mengatakan, “Mereka benar-benar hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Sebagian dari mereka tinggal di atas tempat pembuangan sampah, yang pada dasarnya merupakan tumpukan sampah. Saya mengunjungi mereka, Benar-benar kondisi yang tidak bisa diterima. Menurut saya, itu bukan hanya masalah HAM, tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan.”
Subedi mengatakan konsesi-konsesi ekonomi dan tanah lainnya bisa menjadi perangkat positif bagi pertumbuhan di salah satu negara termiskin di Asia Tenggara itu. Tetapi, tambahnya, pemerintah harus memastikan ada perdebatan publik mengenai bagaimana kebijakan dilaksanakan.
Minggu ini, pemerintah mengumumkan akan menghentikan sementara waktu pengeluaran konsesi-konsesi tanah yang baru, walaupun pemerintah hanya berbuat sedikit untuk menjelaskan secara luas bagaimana proses itu akan diperbaiki. Subedi melihat penangguhan itu sebagai langkah positif dan mengatakan bahwa pemerintah Kamboja sekarang harus memperlihatkan keseriusan dalam melakukan reformasi, ujarnya.
“Masih harus dilihat apakah peraturan itu akan diterapkan secara tepat. Di Kamboja, ada banyak peraturan baik di berbagai bidang, tetapi pelaksanaannya masih merupakan masalah. Saya harap peraturan khusus ini bisa diterapkan secara tepat dan seksama,” ujarnya.
Subedi mengatakan akan bertemu para pejabat pemerintah untuk menyatakan keprihatinannya. Lawatannya berakhir hari Jumat.
Para aktivis mengatakan masalah itu ditunjukkan oleh buruknya keadaan sebuah komunitas di Phnom Penh yang disebut Borei Keila.
Tahun 2004 pemerintah menjadikan daerah itu sebagai konsesi tanah sosial bagi sebuah perusahaan setempat. Kesepakatan yang dicapai pada saat itu adalah pengembang akan membangun perumahan bagi lebih dari 1.700 keluarga yang tinggal di daerah itu. Tetapi, perusahaan itu mengingkari kesepakatan itu, dan menjelang awal tahun 2012, kelompok-kelompok HAM mengatakan hampir seperempat dari jumlah keluarga itu tanpa tempat tinggal.
Subedi mengunjungi komunitas itu minggu ini dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia mengatakan, “Mereka benar-benar hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Sebagian dari mereka tinggal di atas tempat pembuangan sampah, yang pada dasarnya merupakan tumpukan sampah. Saya mengunjungi mereka, Benar-benar kondisi yang tidak bisa diterima. Menurut saya, itu bukan hanya masalah HAM, tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan.”
Subedi mengatakan konsesi-konsesi ekonomi dan tanah lainnya bisa menjadi perangkat positif bagi pertumbuhan di salah satu negara termiskin di Asia Tenggara itu. Tetapi, tambahnya, pemerintah harus memastikan ada perdebatan publik mengenai bagaimana kebijakan dilaksanakan.
Minggu ini, pemerintah mengumumkan akan menghentikan sementara waktu pengeluaran konsesi-konsesi tanah yang baru, walaupun pemerintah hanya berbuat sedikit untuk menjelaskan secara luas bagaimana proses itu akan diperbaiki. Subedi melihat penangguhan itu sebagai langkah positif dan mengatakan bahwa pemerintah Kamboja sekarang harus memperlihatkan keseriusan dalam melakukan reformasi, ujarnya.
“Masih harus dilihat apakah peraturan itu akan diterapkan secara tepat. Di Kamboja, ada banyak peraturan baik di berbagai bidang, tetapi pelaksanaannya masih merupakan masalah. Saya harap peraturan khusus ini bisa diterapkan secara tepat dan seksama,” ujarnya.
Subedi mengatakan akan bertemu para pejabat pemerintah untuk menyatakan keprihatinannya. Lawatannya berakhir hari Jumat.
