Calon-calon presiden Korea Selatan mengkritik pemasangan terburu-buru sistem anti-misil Amerika Terminal High Altitude Defense (THAAD) kurang dari dua pekan sebelum pemilu di negara mereka.
Rabu pagi (26/4), sebuah konvoi militer terdiri dari 20 truk dan trailer memindahkan komponen-komponen THAAD ke lokasi yang ditetapkan di lapangan golf milik Lotte di kawasan pedesaan Seoungju di bagian tenggara negara itu.
Di antara yang dikirim itu adalah bagian-bagian penting yang diperlukan agar sistem THAAD operasional, yaitu peluncur yang mudah dipindah-pindah, misil pencegat yang diperlengkapi teknologi pelacak dengan inframerah, dan sistem radar yang canggih untuk menarget misil musuh.
Hari Kamis, Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan THAAD dipindahkan lebih cepat dari jadwal untuk menanggapi ancaman misil balistik dan nuklir Korea Utara yang meningkat.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Moon Sang-kyun mengatakan, berdasarkan pemahaman bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, dan karena situasi keamanan yang serius di Semenanjung Korea, kebutuhan akan kemampuan operasi sistem THAAD semakin mendesak.
Sementara itu Harry Harris, komandan Komando Pasifik Amerika dalam dengar keterangan di Kongres di Washington hari Rabu menyatakan sistem THAAD akan operasional dalam beberapa hari ini.
”
Tetapi operasi pemindahan mendadak itu berlangsung sebelum inspeksi lingkungan hidup dan konstruksi di lokasi itu tuntas, dan sebelum pemilihan presiden 9 Mei di mana THAAD menjadi isu kampanye yang menimbulkan perbedaan pendapat.
Moon Jae-in, calon unggulan dari Partai Demokrat Liberal yang berhaluan liberal mengritik pengerahan mendadak tersebut. Ia mengatakan ingin menangguhkan pengerahan sistem antimisil canggih Amerika itu hingga presiden baru terpilih dan dapat mengevaluasi manfaat dan kerugiannya.
Ahn Cheol-soo dari Partai Rakyat, kandidat unggulan kedua, yang mendukung sistem THAAD, juga mencela pengerahan yang dipercepat oleh pasukan militer Korea Selatan dan Amerika sebagai upaya untuk memintas hambatan-hambatan hukum dan demokrasi. [uh/ab]
