Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam diskusi di Jakarta, Selasa (18/8) mengatakan rencana pembangunan tujuh proyek di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan sangatlah tidak tepat dilakukan.
Proyek pembangunan yang akan menelan biaya yang sangat besar ini sebaiknya digunakan seperti untuk sektor pendidikan dan perumahan rakyat, ujarnya. Anggota parlemen, tambah Lucius, seharusnya lebih menunjukan kinerja yang baik kepada masyarakat daripada memikirkan pembangunan tujuh proyek tersebut.
Menurutnya, kinerja DPR selama ini kurang bagus, baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan.
Dia mencontohkan bahwa sejak masa sidang kedua, DPR baru mampu menyelesaikan dua undang-undang yaitu Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-undang Pemerintah Daerah, padahal program legislasi nasional mencakup 37 rancangan undang-undang yang ditargetkan selesai dalam tahun ini.
Lucius menegaskan bahwa DPR belum dapat maksimal mencapai target pencapaiannya
“Kita bertanya-tanya apa alasan publik untuk mendukung niat DPR ini jika mereka belum juga bisa memberikan sesuatu yang berarti dan bermakna untuk kepentingan publik pada umumnya,” ujarnya.
DPR berencana membangun museum, perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, pusat pengunjung (visitor center), ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Bahkan saat ini Sekretariat Jenderal DPR telah menyelenggarakan sayembara desain tujuh proyek DPR dengan hadiah Rp 500 miliar. Uang itudiambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan 2015.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Apung Widadi mengatakan, dalam APBN perubahan 2015 tidak ditemukan anggaran pembangunan gedung DPR ini. Yang ada, lanjutnya, hanya operasional, legislasi dan pengawasan DPR sebesar Rp 5 triliun.
Apung kecewa dengan sikap DPR yang menginginkan fasilitas yang lengkap dan mewah sementara kinerja mereka masih minim.
“Memang sama sekali tidak transparan. Kalau sudah tidak transparan perencanaannya, aturannya, saya pikir itu tidak bisa dipertanggung jawabkan kemudian,” ujarnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menolak keinginan pemimpin DPR untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini seperti perencanaan dan anggaran yang jelas.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan proyek pembangunan DPR itu bertujuan untuk mengangkat kewibawan DPR.
Alun-alun demokrasi, misalnya, menurut Fahri akan menjadi tempat unjuk rasa. Sementara itu, pembangunan jalan akses bagi tamu dan publik ke gedung DPR akan mempermudah tamu dan publik untuk mengunjungi fasilitas publik yang ada, seperti ruang sidang, museum, perpustakaan dan sebagainya.
Tujuh proyek ini menurut Fahri nantinya akan menjadi tujuan kunjungan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ingin mengetahui perjalanan bangsa Indonesia khususnya perjalanan cabang kekuasaan legislasi di Indonesia.
“Ini juga berjalan, kanapa sih susah banget, eksekutif setiap hari bikin gedung tidak dipersoalkan. Ini cuma mau ingin buat ingatan publik, ingatan bersama kok susah banget,” ujarnya.
