Para pengacara dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di Thailand meragukan bahwa salah satu dari 15 mantan perwira militer, polisi, dan pemerintah yang didakwa atas pembunuhan 85 pengunjuk rasa 20 tahun yang lalu akan hadir di pengadilan sebelum masa berlaku undang-undang pembatasan waktu (statue of limitations) berakhir bulan depan.
Undang-undang tersebut akan berakhir pada 25 Oktober, tepat dua dekade setelah peristiwa yang disebut Pembantaian Tak Bai – yang diambil dari nama sebuah distrik di provinsi Narathiwat di Thailand selatan – yang merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim dan etnis Melayu.
Pada 25 Oktober 2004 tentara dan polisi menembak dan menewaskan tujuh orang dalam sebuah demonstrasi di Tak Bai yang menyerukan pembebasan para tersangka militan Islam. Menurut penyelidikan pemerintah lima tahun kemudian, aparat keamanan juga memasukkan puluhan pengunjuk rasa ke dalam truk-truk polisi, di mana 78 di antaranya meninggal karena kehabisan nafas.
Meskipun penyelidikan tersebut menemukan kelemahan fatal dalam respon aparat keamanan terhadap protes tersebut, pihak berwenang tidak mengajukan tuntutan dan tidak ada seorang pun yang diadili.
Namun, pada bulan Agustus 2024, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh para korban yang selamat dan kerabat korban tewas, pengadilan Provinsi Narathiwat mendakwa tujuh pensiunan perwira dengan tuduhan pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penahanan yang tidak sah sehubungan dengan peristiwa tersebut. Kantor Jaksa Agung mendakwa delapan orang lainnya dengan pembunuhan berencana pada awal bulan ini.
Tenggat Sidang dapat Dilanjutkan pada 25 Oktober
Setiap terdakwa harus secara langsung mendengarkan dakwaan terhadap mereka di pengadilan sebelum 25 Oktober agar kasus-kasus tersebut dapat dilanjutkan. Jika tidak, dakwaan akan dibatalkan.
Namun, tanggal sidang perdana untuk delapan terdakwa yang didakwa oleh jaksa agung belum ditetapkan. Sementara tujuh terdakwa yang didakwa di Narathiwat, semuanya tidak hadir dalam sidang pertama mereka pada 12 September. Sidang kedua dijadwalkan pada 15 Oktober, 10 hari sebelum tenggat waktu.
Pengacara dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan kepada VOA bahwa ada keraguan bahwa para terdakwa akan hadir tepat waktu.
Sanhawan Srisod, seorang penasihat hukum di Thailand untuk Komisi Ahli Hukum Internasional mengatakan “sampai tanggal 25 Oktober nanti, kita hanya punya waktu kurang dari satu bulan lagi, dan dalam kasus seperti ini... sangat mudah bagi terdakwa untuk mencari alasan untuk tidak hadir atau menghilang.”
Setelah tujuh terdakwa dalam kasus pengadilan Narathiwat tidak hadir pada awal bulan ini, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk enam terdakwa. Pengadilan tidak menyertakan Pisal Wattanawongkiri, seorang mantan jenderal yang kini memiliki kekebalan hukum sebagai anggota parlemen dari partai Pheu Thai yang berkuasa.
Namun, hingga pekan lalu, pengadilan tidak tahu di mana keberadaan 15 terdakwa tersebut, kata Sorawit Limparangsri, juru bicara Kementerian Kehakiman Thailand.
Juru bicara Kepolisian Kerayaan Thailand belum menjawab permintaan VOA yang telah disampaikan berulangkali untuk memberi tanggapan atas kasus ini. [em/ab]
Forum