BANGKOK —
Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk membatalkan pemilu tanggal 2 Februari dengan enam suara berbanding tiga suara pada hari Jumat, mengatakan pemilu itu tidak sah karena gagal berlangsung pada hari yang sama di seluruh negeri.
Pemilu itu diajukan oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mengakhiri protes masa anti-pemerintah dan mengatasi kemacetan politik. Tetapi oposisi utama, Partai Demokrat, memboikot pemilu, dan pengunjuk rasa anti-pemerintah memblokir pemungutan suara di lebih dari dua puluh empat daerah pemilihan.
Gotham Arya, dosen di Universitas Mahidol dan aktivis HAM, mengatakan pemilu baru, dimana semua pihak berpartisipasi, dapat mengurangi berbagai ketegangan yang melanda negara tersebut.
“Kerajaan harus mengeluarkan Dekrit lagi, dan Komisi Pemilihan menetapkan hari bagi pemilihan baru yang akan berhasil.” kata Gotham Arya.
Keputusan itu bisa menjadi kemunduran lainnya bagi pemerintah yang sudah bergulat dengan beberapa kasus hukum yang mengancam kelanjutan kekuasaannya. Sementara protes jalanan di Bangkok telah mereda sejak puluhan ribu demonstran memblokir jalan raya utama selama berbulan-bulan, kekerasan sporadis terus berlanjut. Lebih dari 20 orang tewas dalam kekerasan politik sejak bulan November.
Para pejabat mengatakan keselamatan para hakim dan anggota organisasi independen telah terancam. Sebelum keputusan hari Jumat, tiga granat M79 meledak di dekat tempat tinggal salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Seorang pria lokal cedera.
Pemilu 2 Februari adalah pemilu kedua yang dibatalkan oleh pengadilan dalam beberapa tahun terakhir setelah pemilu bulan April 2006 yang diajukan oleh mantan pemimpin Thailand dan kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, dibatalkan. Thaksin melarikan diri dari Thailand pada tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara karena korupsi.
Tapi pendukung Thaksin dalam pemerintahan Partai Pheu Thai tetap yakin partainya akan memenangkan mayoritas dalam pemilu baru.
Sebelum keputusan pengadilan hari Jumat, juru bicara Partai Demokrat mengatakan partainya dapat memboikot pemilu baru. Namun para analis mengatakan pemboikotan kedua kali oleh partai politik tertua di Thailand akan menimbulkan risiko dapat dibubarkan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Yingluck dan Partai Pheu Thai menghadapi masalah hukum lain termasuk kemungkinan pemakzulan atas dirinya gara-gara ada dana infrastruktur sebesar $ 69 milyar yang oleh Mahkamah Konstitusi pekan lalu dinyatakan bertentangan dengan hukum. PM Yingluck juga menghadapi tuduhan korupsi.
Pemilu itu diajukan oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mengakhiri protes masa anti-pemerintah dan mengatasi kemacetan politik. Tetapi oposisi utama, Partai Demokrat, memboikot pemilu, dan pengunjuk rasa anti-pemerintah memblokir pemungutan suara di lebih dari dua puluh empat daerah pemilihan.
Gotham Arya, dosen di Universitas Mahidol dan aktivis HAM, mengatakan pemilu baru, dimana semua pihak berpartisipasi, dapat mengurangi berbagai ketegangan yang melanda negara tersebut.
“Kerajaan harus mengeluarkan Dekrit lagi, dan Komisi Pemilihan menetapkan hari bagi pemilihan baru yang akan berhasil.” kata Gotham Arya.
Keputusan itu bisa menjadi kemunduran lainnya bagi pemerintah yang sudah bergulat dengan beberapa kasus hukum yang mengancam kelanjutan kekuasaannya. Sementara protes jalanan di Bangkok telah mereda sejak puluhan ribu demonstran memblokir jalan raya utama selama berbulan-bulan, kekerasan sporadis terus berlanjut. Lebih dari 20 orang tewas dalam kekerasan politik sejak bulan November.
Para pejabat mengatakan keselamatan para hakim dan anggota organisasi independen telah terancam. Sebelum keputusan hari Jumat, tiga granat M79 meledak di dekat tempat tinggal salah satu hakim Mahkamah Konstitusi. Seorang pria lokal cedera.
Pemilu 2 Februari adalah pemilu kedua yang dibatalkan oleh pengadilan dalam beberapa tahun terakhir setelah pemilu bulan April 2006 yang diajukan oleh mantan pemimpin Thailand dan kakak Yingluck, Thaksin Shinawatra, dibatalkan. Thaksin melarikan diri dari Thailand pada tahun 2008 untuk menghindari hukuman penjara karena korupsi.
Tapi pendukung Thaksin dalam pemerintahan Partai Pheu Thai tetap yakin partainya akan memenangkan mayoritas dalam pemilu baru.
Sebelum keputusan pengadilan hari Jumat, juru bicara Partai Demokrat mengatakan partainya dapat memboikot pemilu baru. Namun para analis mengatakan pemboikotan kedua kali oleh partai politik tertua di Thailand akan menimbulkan risiko dapat dibubarkan berdasarkan ketentuan konstitusi.
Yingluck dan Partai Pheu Thai menghadapi masalah hukum lain termasuk kemungkinan pemakzulan atas dirinya gara-gara ada dana infrastruktur sebesar $ 69 milyar yang oleh Mahkamah Konstitusi pekan lalu dinyatakan bertentangan dengan hukum. PM Yingluck juga menghadapi tuduhan korupsi.
