Menteri luar negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan dalam kunjungan hari Minggu ke Yaman, yang pertama oleh seorang menteri luar negeri Barat sejak dimulainya konflik pada tahun 2015, bahwa Hodeida "seharusnya dibersihkan dari milisi dan dibiarkan di bawah kontrol netral pada awal Januari." Hodeida adalah pintu masuk utama untuk bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda perang itu.
Mohammed Abdul-Salam, juru bicara pemberontak Houthi, mengatakan bahwa kesepakatan yang diperantarai PBB pada bulan Desember di Swedia tidak pernah menyebutkan menyerahkan Hodeida ke pihak netral. Dia mengatakan perjanjian itu menetapkan bahwa setelah pihak yang bertikai mundur, Hodeida akan dipatroli oleh "pasukan lokal" yang tidak ditentukan dengan para pemantau PBB.
Abdul-Salam menuduh Hunt dan Inggris berpihak pada koalisi yang dipimpin Saudi yang mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dalam perang empat tahun melawan Houthi yang didukung Iran.
Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional dan pemberontak Houthi sepakat untuk melakukan gencatan senjata di Hodeida pada bulan Desember untuk diikuti oleh pemindahan semua pasukan ke luar kota pelabuhan yang saat ini dikendalikan oleh Houthi. Pemerintah dan polisi setempat akan mengelola kota itu dan tiga pelabuhannya di bawah pengawasan PBB. Mereka juga menyetujui pertukaran tahanan. Namun kedua kesepakatan itu belum terlaksana.
Hunt memperingatkan kemungkinan runtuhnya kesepakatan damai, mengatakan bahwa "kita sekarang berada dalam kesempatan terakhir ... Prosesnya bisa mati dalam beberapa minggu jika kita tidak melihat kedua belah pihak mematuhi komitmen mereka di Stockholm."
PBB mengatakan bulan lalu bahwa kedua pihak telah sepakat pada tahap pertama untuk sama-sama menarik pasukan dari Hodeida. Tetapi tidak ada kemajuan yang dibuat di lapangan dengan kedua belah pihak saling menuduh bahwa pihak lain menghalangi kesepakatan. Pemerintah Yaman telah memerangi pemberontak sejak 2014, ketika Houthi turun dari utara dan merebut ibukota, Sanaa. Koalisi yang dipimpin Saudi memasuki perang di pihak pemerintah pada Maret 2015. Konflik itu telah menewaskan puluhan ribu orang dan menimbulkan kekhawatiran akan masalah kelaparan. (as)
