Hampir 40 negara berencana mengajukan rancangan resolusi baru ke Majelis Umum PBB untuk meminta pertanggungjawaban kelima negara pemegang hak veto Dewan Keamanan PBB ketika mereka menggunakan hak itu.
Apabila diadopsi, resolusi itu akan mengharuskan Majelis Umum PBB menggelar pertemuan setiap kali salah satu dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB – Inggris, China, Prancis, Rusia atau Amerika Serikat (AS) – menggunakan hak veto untuk memblokir pengadopsian resolusi dewan.
Liechtenstein, negara yang memimpin gerakan itu, mengatakan melalui akun Twitternya pada Selasa (12/4) bahwa negara-negara yang mensponsori rancangan resolusi itu akan secara resmi menyerahkan drafnya pekan depan, dengan harapan dapat diadopsi lebih awal di Majelis Umum.
“Resolusi itu adalah langkah yang berarti untuk memberdayakan Majelis Umum dan memperkuat multilateralisme,” ungkap Liechtenstein.
Majelis Umum baru-baru ini memainkan peran penting dalam mengadakan sesi khusus darurat saat menyoroti isolasi internasional Rusia atas perangnya di Ukraina.
Dalam dua proses voting di Majelis Umum, Moskow dikecam karena invasinya dan juga dituntut untuk mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Ukraina. Kedua pemungutan suara itu dilakukan setelah Rusia memblokir tindakan di DK PBB: yang pertama dengan menggunakan hak veto, yang kedua dengan mengancam akan menggunakannya.
Dalam voting ketiga pekan lalu, Majelis Umum mengambil langkah yang amat langka dengan menangguhkan keanggotaan Rusia dari Dewan HAM PBB.
Dalam pidato di hadapan DK PBB pekan lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menghardik kelimabelas anggota dewan karena tidak melaksanakan mandat mereka untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan lantas meminta PBB untuk mereformasi diri atau justru membubarkan diri.
Amerika Serikat mendukung langkah yang diambil Liechtenstein dan menjadi salah satu sponsor rancangan resolusi itu.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ada kalanya salah satu dari lima negara pemegang hak veto memutuskan bahwa resolusi tertentu tidak akan memajukan perdamaian dan keamanan internasional, dan akan menggunakan hak veto mereka. Akan tetapi, mereka harus siap menjelaskan keputusan mereka.
AS telah menggunakan hak veto setidaknya dua belas kali sejak tahun 2000 dalam resolusi yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Dalam kesempatan lainnya pada tahun 2002, Washington memveto resolusi terkait pembaruan misi penjaga perdamaian PBB di Bosnia.
Rusia (serta saat masih Uni Soviet) telah sering menggunakan hak veto. Beberapa tahun terakhir, China telah bergabung dengan Rusia dalam berbagai kesempatan untuk memblokir tindakan terkait perang Suriah. Inggris dan Prancis belum menggunakan hak veto mereka kembali sejak tahun 1989. [rd/rs]
