Pemerintah akan berupaya menekan inflasi agar tidak terus menerus tinggi. Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (9/1), meski inflasi tahun lalu tinggi akibat harga BBM bersubsidi naik, masalah logistik juga menjadi penyebab inflasi Indonesia cenderung tinggi.
“Yang menjadi masalah, negara tetangga kita termasuk Filiphina yang punya kondisi geografis mirip-mirip Indonesia itu punya inflasi cuma dua sampai tiga persen. Thailand demikian juga, Malaysia demikian juga. Yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia sulit sekali untuk dapat inflasi katakanlah dibawah empat persen, di bawah lima persen sudah bisa tapi di bawah empat persen ini yang belum," kata Bambang Brodjonegoro.
"Masalahnya yang mengemuka memang logistik. Misalkan kenapa Desember inflasinya tinggi, itu memang ada indikasi karena kita tidak mengatur tata niaga dengan baik sehingga ada pedagang-pedagang yang memang menahan komoditinya dan baru melepas ketika harga mulai naik, ya otomatis membuat keseimbangan supai dan demand dipasar seperti yang tidak diharapkan," lanjutnya.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik atau BPS berkoordinasi dengan baik agar upaya menekan inflasi berhasil.
“Kita kan punya data berapa suplai, berapa produksi, berapa yang distok, ketahuan dong berapa suplainya, kita tahu berapa demandnya perkiraan permintaan, tetapi kalau kemudian barang yang sudah dikatagori suplai ini nggak keluar-keluar, nggak masukkepasar ya otomatis harga naik karena keseimbangan temporernya tidak terpenuhi,” jelas Menkeu Bambang Brodjonegoro.
Realisasi inflasi 2014 sebesar 8,3 persen di atas target semula sebesar 5,3 persen, sementara target inflasi 2015 sekitar 6,5 persen.
Selain mengatasi masalah logistik, pemerintah ditegaskan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro juga akan memberdayakan Kementerian Pertanian serta dua kementerian lain sebagai penopang pertumbuhan ekonomi 2015.
Pemerintah akan menambah anggaran untuk tiga kementerian melalui APBN Perubahan atau APBNP 2015 meski belum dapat dipastikan besarannya.
“Pertama tambahannya yang paling besar PU, nomor dua Perhubungan, nomor tiga Pertanian, PU untuk apa? jelas untuk basic infrastructure bisa irigasi, bisa jalan. Yang lainnya termasuk perumahan, nomor dua Perhubungan, sebagian besar untuk pelabuhan misalkan, kereta api. Ketiga Pertanian support pupuk, benih, mesin pertanian, dengan tambahan tersebut diharapkanitu akan juga menciptakan tambahan pertumbuhan ekonomi disampaing investasi asing yang juga kita dorong," lanjutnya.
Semula dalam RAPBN 2015 alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 15,8 trilyun, Kementerian Perhubungan Rp 45 trilyundan Kementerian Pekerjaan Umum Rp 74 trilyun.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Natsir Mansyur mengingatkan selain membenahi masalah logistik agar ekonomi tumbuh dan inflasi rendah, pemerintah juga harus menekan ketergantungan pada impor komoditi pangan.
“Impor pangan kita 65 persen, kita tidak bisa berbuat lebih banyak lagi karena tidak seimbang antara suplai dan demand, tentu terjadi spekulatif, oleh karena itu harus memanage masalah pangan kita, produksi, perdagangan, distribusi dan logistiknya,” kata Natsir Mansyur.
