Pemerintah akan mendorong rencana untuk memangkas lebih banyak lagi anggaran subsidi yang besar dan mulai Juli akan memotong bantuan untuk serangkaian pengguna, termasuk rumah tangga dan industri, menurut seorang pejabat, sebelum rencana pemangkasan sebelumnya dilakukan 2015.
Indonesia sedang berupaya menyeimbangkan kembali pengeluaran subsidi energi yang telah menggelembung seiring permintaan listrik dari populasi yang semakin makmur dan melemahnya rupiah tahun ini.
Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemotongan terakhir akan membuat pemerintah dapat berhemat Rp 8,51 triliun.
Pada April, pemerintah mengatakan akan memotong subsidi-subsidi dari beberapa konsumen listrik besar dalam upaya mengurangi tagihan subsidi sebesar Rp 280 triliun tahun ini.
Produsen baja dan semen mengatakan langkah itu akan mengganggu produksi mereka. Pengeluaran Indonesia untuk subsidi listrik sebelumnya diperkirakan akan mencapai Rp 95,35 triliun dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang dihitung sebelum pemotongan terakhir.
Jumlah tersebut 15 persen lebih tinggi daripada Rp 83,27 triliun yang ditentukan dalam APBN 2014 sebelum revisi, karena penurunan dari asumsi nilai rupiah dalam revisi APBN berdampak pada pengeluaran bahan bakar negara.
"Perlu ada pengurangan (lebih jauh) dari subsidi listrik pada 2014, sehingga pemotongan subsidi-subsidi... akan dipercepat dan dilakukan dalam paruh kedua 2014," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, mengacu pada rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi untuk enam kelompok pengguna.
"Dari November 2014, tarif listrik mereka akan menyamai harga ekonomis. Mereka tidak akan disubsidi lagi," ujar Jarman.
Pemerintah berencana mengeluarkan regulasi baru mengenai pemotongan itu sebelum Juli, ujarnya, dengan menambahkan bahwa lewat rencana itu, tarif listrik akan dinaikkan setiap dua bulan mulai 1 Juli.
Perkiraan terakhir nilai rata-rata rupiah pada sekitar 11.300 sampai 11.800 terhadap dolar AS pada 2014 jauh di bawah asumsi APBN 2014 sebesar 10.500, yang berarti bahwa pengeluaran untuk bahan bakar impor akan lebih besar dari yang seharusnya. (Reuters)
Indonesia sedang berupaya menyeimbangkan kembali pengeluaran subsidi energi yang telah menggelembung seiring permintaan listrik dari populasi yang semakin makmur dan melemahnya rupiah tahun ini.
Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemotongan terakhir akan membuat pemerintah dapat berhemat Rp 8,51 triliun.
Pada April, pemerintah mengatakan akan memotong subsidi-subsidi dari beberapa konsumen listrik besar dalam upaya mengurangi tagihan subsidi sebesar Rp 280 triliun tahun ini.
Produsen baja dan semen mengatakan langkah itu akan mengganggu produksi mereka. Pengeluaran Indonesia untuk subsidi listrik sebelumnya diperkirakan akan mencapai Rp 95,35 triliun dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang dihitung sebelum pemotongan terakhir.
Jumlah tersebut 15 persen lebih tinggi daripada Rp 83,27 triliun yang ditentukan dalam APBN 2014 sebelum revisi, karena penurunan dari asumsi nilai rupiah dalam revisi APBN berdampak pada pengeluaran bahan bakar negara.
"Perlu ada pengurangan (lebih jauh) dari subsidi listrik pada 2014, sehingga pemotongan subsidi-subsidi... akan dipercepat dan dilakukan dalam paruh kedua 2014," ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman, mengacu pada rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi untuk enam kelompok pengguna.
"Dari November 2014, tarif listrik mereka akan menyamai harga ekonomis. Mereka tidak akan disubsidi lagi," ujar Jarman.
Pemerintah berencana mengeluarkan regulasi baru mengenai pemotongan itu sebelum Juli, ujarnya, dengan menambahkan bahwa lewat rencana itu, tarif listrik akan dinaikkan setiap dua bulan mulai 1 Juli.
Perkiraan terakhir nilai rata-rata rupiah pada sekitar 11.300 sampai 11.800 terhadap dolar AS pada 2014 jauh di bawah asumsi APBN 2014 sebesar 10.500, yang berarti bahwa pengeluaran untuk bahan bakar impor akan lebih besar dari yang seharusnya. (Reuters)
