Pemerintah Indonesia akan menghentikan sementara semua reklamasi lahan di Jakarta utara sampai semua persyaratan perundangan dan lingkungan hidup dipenuhi, ujar seorang menteri kabinet hari Senin (18/4).
Sebuah proyek mega yang melibatkan 17 pulau buatan di pesisir utara Jakarta telah diselimuti persoalan birokrasi, penyelidikan penyuapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perlawanan dari aktivis lingkungan hidup.
Pemerintah pusat dan Gubernur Jakarta sebelumnya telah berseteru mengenai siapa yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin untuk proyek tersebut. Beberapa nelayan juga melakukan protes akhir pekan lalu, mengklaim bahwa proyek tersebut mengurangi hasil tangkapan mereka.
Pembangunan akan ditangguhkan dan sebuah komite gabungan akan dibentuk untuk melihat isu tersebut, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli.
"Dalam menganalisa, membahas dan menyelesaikan masalah ini, kita tidak bisa terlalu emosional," ujarnya, diapit Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam konferensi pers gabungan.
Keputusan ini dapat menunda proyek miliaran dolar milik pembangun properti PT Agung Podomoro Land yang disebut Pluit City, yang akan mencakup apartemen, perkantoran dan pusat perbelanjaan di bagian-bagian pulau buatan tersebut.
Sebelumnya bulan ini, eksekutif Agung Podomoro, Ariesman Widjaja, disebut sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta untuk mempengaruhi aturan mengenai reklamasi lahan tersebut.
Dalam penutupan hari Senin, saham Agung Podomoro turun sekitar 13 persen sejak pengumuman KPK.
Seorang juru bicara presiden menolak berkomentar mengenai proyek reklamasi ini, menangguhkan pertanyaan untuk para menteri. [hd/dw]
