Penutupan pemerintahan Amerika tampaknya tidak dapat dihindari pada hari Minggu karena Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat masih berselisih mengenai besaran anggaran untuk 12 bulan ke depan, berlanjutnya bantuan kepada Ukraina untuk melawan Rusia, pengendalian imigrasi di perbatasan Amerika-Meksiko dan program kesejahteraan sosial untuk membantu warga miskin Amerika.
Senat yang dikuasai Partai Demokrat sedang menyusun rencana pendanaan tujuh minggu yang akan membuat pemerintah tetap buka hingga pertengahan November guna memberi Kongres lebih banyak waktu untuk menetapkan tingkat pengeluaran hingga September 2024.
Namun, Ketua DPR Kevin McCarthy, dengan fraksi Republik yang menguasai DPR dengan mayoritas tipis, telah menolak untuk memasukkan rencana Senat tersebut ke dalam pemungutan suara DPR.
Sebaliknya, DPR pada Kamis (28/9) malam melakukan pemungutan suara mengenai amendemen rancangan undang-undang alokasi jangka panjang untuk empat lembaga pemerintah. RUU tersebut mempunyai peluang kecil untuk mendapat persetujuan Senat dan tidak akan mencegah penutupan operasi pemerintah yang tidak penting mulai Sabtu (30/9) tengah malam.
Instansi-instansi pemerintah pada Kamis pagi mulai memberi tahu para karyawan bahwa penutupan mungkin akan terjadi.
Pemimpin Senat dari Partai Republik, Mitch McConnell, memperingatkan anggota Kongres tentang dampak buruk dari penutupan sebagian pemerintahan, terutama kesulitan dalam mengendalikan masuknya migran di perbatasan selatan AS dengan Meksiko.
Jika kesepakatan pendanaan jangka pendek tidak dapat dicapai, lebih dari 4 juta personel militer AS dan pegawai pemerintah tidak akan dibayar, meskipun layanan-layanan penting akan tetap berjalan seperti biasa, seperti kontrol lalu lintas udara dan titik-titik masuk resmi di perbatasan. Pensiunan mungkin tidak menerima pembayaran bulanan pemerintah tepat waktu untuk membayar tagihan dan membeli bahan makanan, dan taman nasional mungkin ditutup.
Penutupan tersebut telah terjadi empat kali dalam satu dekade terakhir di Amerika, namun sering kali hanya berlangsung satu atau dua hari hingga anggota Kongres mencapai kompromi untuk memulai kembali operasi pemerintah sepenuhnya. Namun, salah satu penutupan pemerintahan yang terjadi pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump berlangsung selama 35 hari, ketika ia gagal mencari dana untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.
Sementara konvoi ribuan migran setiap hari kembali melintasi perbatasan barat daya AS dengan Meksiko, pengendalian imigrasi tetap menjadi salah satu kendala dalam menentukan tingkat pengeluaran dan kebijakan pemerintah AS untuk tahun fiskal mendatang yang berlaku mulai hari Minggu, 1 Oktober 2023.
Ketua DPR McCarthy (Partai Republik) mencapai kesepakatan pada bulan Mei dengan Presiden Joe Biden (dari Partai Demokrat), mengenai tingkat pengeluaran untuk tahun fiskal 2024, tetapi sebuah faksi kecil dari Partai Republik sayap kanan menolak kesepakatan tersebut dan sekarang menuntut pemotongan pengeluaran pemerintah federal lebih lanjut.
Kesepakatan McCarthy-Biden menyerukan keleluasaan anggaran belanja sebesar $1,59 triliun pada tahun fiskal 2024, namun beberapa anggota sayap kanan Kaukus Kebebasan DPR menuntut pemotongan anggaran sebesar $120 miliar lagi dan kontrol perbatasan yang lebih ketat. Pemotongan tersebut hanya merupakan bagian yang relatif kecil dari keseluruhan anggaran AS sebesar $6,4 triliun dan tidak akan mempengaruhi pembayaran pensiun atau asuransi kesehatan yang disediakan pemerintah untuk warga lanjut usia di Amerika.
Beberapa anggota parlemen yang paling konservatif juga ingin secara tajam mengurangi atau mengakhiri bantuan AS ke Ukraina, bahkan ketika sebagian besar anggota parlemen dari Partai Republik masih dengan gigih mendukung perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia sebagai hal yang penting bagi keamanan nasional AS dan perlindungan negara-negara NATO di Eropa.
Rencana belanja jangka pendek Senat hingga pertengahan November mungkin bisa lolos di DPR, tetapi hanya terjadi jika ada suara gabungan dari Partai Republik dan Demokrat.
Di Washington yang penuh kontroversi politik, anggota parlemen garis keras dari Partai Republik yang berniat memotong anggaran belanja negara telah mengancam akan mencoba memecat McCarthy dari jabatannya jika ia mencoba meloloskan rancangan undang-undang belanja negara dengan suara dari Partai Demokrat.
Harian The Washington Post melaporkan hari Kamis (28/9) bahwa, menurut sumber anonim, sekelompok anggota DPR sayap kanan dari Partai Republik berencana untuk mencopot McCarthy sebagai ketua DPR secepatnya minggu depan dan menggantinya dengan salah satu sekutunya, Anggota Parlemen Tom Emmer dari Minnesota.
Washington Post mengatakan belum jelas apakah kelompok tersebut benar-benar akan meneruskan rencana mereka atau apakah para politisi hanya akan menggunakan rencana mereka untuk mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap McCarthy. Apa pun yang terjadi, tindakan seperti itu pasti akan menambah kebingungan dalam perundingan di Capitol Hill di tengah kemungkinan penutupan pemerintahan.
Biden mengatakan kepada sekelompok donor pada acara penggalangan dana di San Francisco hari Rabu (27/9), “Saya pikir Ketua DPR sedang membuat pilihan antara [mempertahankan] jabatannya (sebagai Ketua DPR) dan kepentingan (rakyat) Amerika.”
McCarthy pada hari Selasa menyarankan bahwa penutupan pemerintahan dapat dihindari jika Biden mau bernegosiasi mengenai masalah perbatasan.
“Hubungi kami, mari kita duduk dan menyelesaikan ini sebelum hari berakhir,” kata McCarthy. Namun Trump, kandidat presiden Partai Republik terkemuka pada tahun 2024 yang mencalonkan diri melawan Biden dalam upayanya untuk terpilih kembali, menggunakan media sosial untuk mendorong sekutu-sekutunya (Faksi Republik) di Kongres agar melakukan penutupan pemerintahan. [lt/uh/pp]
Forum