Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM.
Menko Hatta Rajasa menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Rabu. Menurut Menko pemerintah berharap masyarakat tidak resah dengan munculnya wacana kenaikan harga BBM, karena hal itu hanya merupakan masukan berbagai kalangan untuk pemerintah dengan terus melambungnya harga minyak mentah dunia. Menko mengatakan, "Kita mengamati pergerakan harga minyak dunia. Sampai sejauh ini belum ada satu pemikiran untuk menaikkan harga BBM. Kita perlu melakukan kajian-kajian yang mendalam soal itu, yang terkait dengan seberapa besar kenaikkan, pengaruhnya terhadap subsidi kita, bagaimana kita membiayainya. Jadi, sejauh ini dengan penguatan rupiah yang baik, saya kira walaupun akan ada pengaruh, tetapi kita tertolong.”
Dengan masih ditundanya kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi serta terus melambungnya harga minyak mentah dunia, tim kajian dari kalangan akademisi sudah memberi tiga opsi kepada pemerintah. Pertama. menaikkan harga BBM bersubsidi, namun bagi angkutan umum akan diberikan pengembalian uang secara tunai. Opsi kedua adalah menjaga harga BBM non-subsidi yang dikelola Pertamina yaitu agar masyarakat tidak kembali menggunakan BBM bersubsidi. Opsi ketiga adalah memberlakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.
Berbagai kalangan, terutama pengamat, menilai opsi yang tidak banyak resiko adalah opsi pertama, seperti halnya yang disampaikan M.Ikhsan Modjo dari lembaga kajian ekonomi, Indef. Ia mengatakan, "Yang paling visible sekarang dalam waktu dekat, karena ada tanggapan terhadap kenaikkan harga minyak dan juga lebih menguntungkan dari sisi APBN, dan BBM bersubsidi itu sendiri adalah kenaikan harga sekitar 500 dan kemudian pemberian cashback kepada angkutan umum.”
Kekhawatiran jika opsi-opsi terkait dengan kebijakan BBM bersubsidi akan memicu inflasi menjadi tinggi merupakan konsekuensi, menurut Kepala BPS Rusman Heriawan usai rapat tertutup di Jakarta hari Rabu, karena BBM adalah komoditas yang tidak bisa lepas dari masyarakat. Namun Kepala BPS optimis pemerintah akan menentukan opsi yang terbaik untuk masyarakat dan negara. "Pada tingkat tertentu yang inflasinya juga bisa kita kontrol, kalau premium naik pasti ada dampaknya,” paparnya.
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, komisi yang membidangi masalah perminyakan, Effendy Simbolon, meski DPR mendukung pemerintah mencari solusi terbaik soal subsidi BBM, tapi akan tetap berlaku kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah. Ia mengatakan, "Oleh karena itu, kita mengharapkan sebuah kajian yang mampu meyakinkan kita bahwa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah betul-betul objektif dengan tujuan yang objektif."
