Lonjakan kasus di Pulau Jawa berpotensi menimbulkan krisis, bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga kemanusiaan. Aktivis gerakan masyarakat menuntut sikap tegas pemerintah, karena langkah apapun memiliki konsekuensi.
Layanan kesehatan dikhawatirkan ambruk jika upaya menekan laju penularan COVID-19 tidak dilakukan secara radikal. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Yogyakarta, Joko Murdiyanto, Rabu (30/6) menyebut ada beberapa rumah sakit yang separuh tenaga medis di ruang IGD-nya terpapar. Sementara karena lonjakan kasus, rumah sakit diminta menambah ruang layanan. Tentu saja permintaan itu tidak bisa dipenuhi, karena meski ada ruangan, tidak ada tenaga kesehatan yang mengoperasikannya.
“Berapapun kami sediakan IGD, kami sediakan ruangan isolasi, kalau di aspek hulu tidak kita lakukan penanganan, maka percayalah di hilir akan banjir, seperti sekarang ini sedang melanda kita semua,” kata Joko.
Seorang pasien di salah satu rumah sakit pemerintah di Yogyakarta yang dihubungi VOA mengkonfirmasi kondisi ini. Dia mengatakan ruang IGD penuh saat datang, dan layanan gawat darurat dialihkan ke ruang lain.
“Saya masih menunggu hasil tes,” ujar pasien yang tidak bersedia disebut namanya itu melalui aplikasi percakapan.
Perlu Tegas Bertindak
Lima organisasi masyarakat menyampaikan desakan agar pemerintah bersikap lebih tegas menyikapi perkembangan terakhir. Mereka yang bersuara adalah Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB), Muhammadiyah COVID Command Centre (MCCC), Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PB NU, Jaringan Gusdurian, dan Sambatan Jogja (Sonjo). Kelimanya menyampaikan berbagai tuntutan melalui pertemuan daring pada Rabu (30/6).
Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian menyebut, Indonesia saat ini berada dalam kondisi penting dan genting. Namun, di sisi lain putri Gus Dur ini melihat ada kegamangan pemerintah untuk mengambil posisi yang benar-benar ekstrem. Dia mengakui, tidak ada pilihan yang mudah dalam situasi seperti saat ini. Namun, Alissa memberi perumpamaan, Indonesia telah berada di tengah badai, bukan lagi ada dalam posisi mencegah badai.
“Sekarang kita perlu menarik rem daruratnya. Apapun pilihan yang bapak-ibu ambil, ambillah, tetapi dengan tegas. Gus Dur mengatakan tidak ada pilihan yang terbaik. Jadi, pilihan diambil saja, lalu kita buat itu menjadi pilihan terbaik, lalu kita mengelola konsekuensinya,” ujar Alissa.
Karena kondisi krisis, Indonesia membutuhkan pendekaan yang berbeda. Alissa menyebut, dibutuhkan kepemimpinan dan manajemen krisis yang kuat
“Yang kita butuhkan ketegasan dan kemampuan untuk mengelola konsekuensi dari keputusan tersebut,” tambahnya.
Rimawan Pradityo dari Sonjo mengatakan, dalam kondisi seperti ini hanya pemerintah yang bisa mengambil kebijakan tegas. Gerakan masyarakat telah lebih setahun membantu pemerintah dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, ekonomi, dan sosial. Gerakan semacam ini, tentu akan terus berjalan karena pandemi belum berakhir. Namun, sekali lagi, kata Rimawan, hanya pemerintah yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menanggulangi kondisi ini.
“Selain pemerintah, kami juga mendorong rekan-rekan politisi terutama dari partai politik, DPR dan DPRD. Mohon ini kondisi krisis, sisihkan terlebih dahulu aspek politis dan kepentingan politis jangka pendek,” kata Rimawan.
Ketua Satkor COVID-19 PP RMI PB NU, Ulun Nuha, juga menggarisbawahi soal kepemimpinan dalam situasi krisis saat ini. Tujuannya adalah menghindari bencana kemanusiaan, seperti yang dikhawatirkan bersama. Ulun mengingatkan, masyarakat saat ini membutuhkan contoh yang baik dalam bersikap. Karena itulah pejabat publik memiliki kewajiban memberikan keteladanan dalam mensikapi pandemi.
“ Kita berharap pemerintah, untuk memiliki sense of crisis dan sense of urgency, karena yang kita hadapi bukan hanya soal penyakit menular, tetapi penyakit yang membunuh dengan sangat cepat dan bisa menimbulkan wabah, bukan hanya wabah penyakit tetapi juga wabah kemanusiaan,” kata Ulun.
Senada dengan itu, Koordinator Umum FPRB DIY, M Taufiq AR, menilai saat ini dibutuhkan respons segera dari pemerintah, sebagai pemegang basis legal membuat kebijakan. Selain itu, pemerintah juga memiliki sumber daya jangkauan yang lebih luas. Gerakan masyarakat memang sudah melakukan banyak hal sepanjang pandemi ini, tetapi tentu memiliki batas.
“Tetap ada respon yang jauh lebih strategis, yang akan memiliki dampak signifikan ketika pemerintah kita, baik di eksekutif maupun legistlatif, memiliki kehendak yang sama, keseriusan yang sama untuk segera merespon eskalasi situasi yang sudah semakin memburuk ini,” tegasnya.
Suara yang sama digaungkan oleh MCCC, melalui Arif Jamali Muis.
“Kita diambang krisis kemanusiaan. Ini jangan sampai lebih jauh menjadi bencana kemanusiaan, lebih mendalam. Oleh karena itu, kami mempersilakan pemerintah untuk lebih terlibat dalam penanggulangan pandemi ini, karena bisa lebih banyak berbuat, lebih punya kekuatan, dan punya sumber daya melebihi kami-kami ini,” kata Arif Jamali. [ns/ab]
