Semakin pesatnya teknologi informasi pada era industri 4.0 mendorong pemerintah semakin fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM. Setelah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai target utama pembangunan, kini Presiden Joko Widodo ingin mendorong pembangunan SDM. Hal ini akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) di 2020 mendatang.
“Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional maka pada tahun 2020 prioritas pembangunan SDM tetap harus terus dikedepankan menyambung prioritas SDM yang dimulai di 2019 ini,” ungkap Jokowi
Dalam sidang kabinet di Kantor Presiden hari Rabu (6/3), Jokowi juga berpesan kepada seluruh perangkat pemerintah agar pada “tahun politik” ini tetap menjaga kinerja pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.
Menurutnya, penyusunan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) seharusnya tidak terganggu di masa pilpres dan pileg ini sehingga target kinerja pembangunan tetap dapat tercapai, dan masyarakat dapat tetap merasakan hasilnya.
Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh menteri untuk bisa mengantisipasi dampak global terhadap perekonomian tanah air. Antara lain dampak perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Sinergi antara pemerintah dengan pihak swasta, kata Jokowi, harus bisa ditingkatkan lagi agar arus investasi tetap stabil.
“Saya ingin ingatkan, tahun ini maupun tahun depan harus mampu kita antisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak, yang berubah dengan sangat dinamis. baik terkait normalisasi kebijakan moneter di Amerika, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme. Juga moderasi pertumbuhan di tiongkok maupun keamanan dan geopolitik dunia. Kita juga harus terus menjaga momentum kinerja perekonomian kita yang tumbuh positif. saya selalu menekankan APBN jelas memiliki keterbatasan untuk itu harus diciptakan inovasi sinergi yang melibatkan dunia swasta melalui peningkatan investasi dan ekspor,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan untuk menambah anggaran pendidikan untuk mendukung rencana peningkatan kualitas SDM. Namun ia belum merinci berapa besar peningkatan jumlah anggaran pendidikan itu karena masih dalam tahap pembahasan. Sebelumnya pemerintah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan.
Selain soal anggaran, sidang kabinet itu juga membahas berbagai tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan kualitas SDM Indonesia ini, dan apa saja solusi yang harus dibuat. Menurutnya, pemerintah akan lebih mempertajam pendidikan vokasi serta memperluas jaringan sosial program tersebut.
“Selama ini anggaran pendidikan sudah diamanatkan UU sebesar 20 persen, hanya komposisi belanjanya apakah di kementerian, di lembaga maupun di daerah, itu yang akan kami pertajam atau ada penekanan tertentu seperti yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan untuk dukung produktivitas dan skill. Maka mengenai masalah vokasi siapa yang melakukan dan desainnya seperti apa, itu yang lebih ditekankan, bukan kepada jumlahnya. Kalau dari jumlah, dengan APBN yang meningkat, tentu anggaran pendidikan juga akan meningkat karena 20 persen dari total anggaran akan meningkat juga,” papar Ani.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyampaikan soal masih adanya kesenjangan antara kemampuan SDM di kalangan warga. Masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar SDM di Indonesia menjadikan mereka kesulitan untuk berkompetisi, terlebih dengan SDM dari negara lain. Oleh karena itu ia berencana mendorong pendidikan vokasi dengan menerbitkan “kartu pra kerja,” meski tidak merinci lebih lanjut tentang hal itu.
“Masalah utama kita pada skill, bukan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja, dalam empat tahun sudah tercipta 10.540.000an lapangan kerja. Ini berarti target Pak Jokowi menciptakan 10 juta lapangan kerja selama lima tahun, sudah tercapai dalam empat tahun ini. Tetapi ada skill gap, masih ada ketimpangan. Ini yang jadi masalah dan harus diselesaikan. Angkatan kerja kita 131 juta jiwa, lulusan SD SMP 58%. Nah ini lah mengapa jawabannya SKILL, sehingga Pak Jokowi ngerti masalah dan mengeluarkan Kartu Pra Kerja sebagai salah satu isu,” pungkas Hanif. (gi/em)
