Direktur Preservasi ANRI, Kandar mengatakan, masyarakat yang ingin memperbaiki arsip keluarga yang rusak akibat banjir dapat langsung mendatangi ANRI di Jakarta Selatan setiap hari kerja mulai pukul 08.00-15.00 WIB. Masyarakat juga dapat mendatangi sejumlah kantor pemerintah seperti Kemenetrian Komunikasi, Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB), dan BPBD Jakarta, BPBD Jawa Barat serta BPBD Kota Bogor.
Menurutnya, saat ini sudah ada puluhan warga yang datang ke ANRI meminta perbaikan arsip. Sebagian besar arsip yang rusak berupa kartu keluarga, akta kelahiran dan ijazah.
"Sebetulnya layanan restorasi arsip keluarga sudah kami lakukan sejak beberapa tahun lalu. Ini kami lakukan di lingkungan Jakarta dan luar Jakarta, sampai ke Bali dan Pandeglang, Banten dan sebagainya. Itu kita utamakan untuk arsip keluarga kita gratiskan," jelas Kandar kepada VOA, Kamis (2/1).
Kandar mengatakan lembaganya membatasi setiap keluarga maksimal 20 arsip yang ingin diperbaiki secara gratis. Sementara untuk perusahaan yang ingin memperbaiki arsipnya akan dikenakan biaya tambahan.
"Kami juga sedang komunikasi dengan Kepala Biro Umum BPN untuk menyelamatkan arsip tanah Kota Bekasi. Tim kami akan terjun ke sana untuk membantu penyelamatan arsip di sana," tambahnya.
Program perlindungan dan penyelamatan arsip ANRI berawal ketika terjadi tsunami di Aceh dan Nias pada 2004. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, bencana tsunami kala itu juga membuat sebagian besar arsip hilang dan menghanyut.
Kondisi tersebut kemudian mendorong ANRI untuk menyelamatkan sertifikat kepemilikan atas tanah-tanah para korban bencana tsunami. ANRI menggunakan teknologi "Vacum Freeze Dry Chamber" yang merupakan bantuan dari Jepang dalam menyelamatkan arsip-arsip yang terkena bencana. Program ini kemudian dilanjutkan ANRI hingga sekarang.
Warga Apresiasi Kebijakan ANRI
Warga Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara yang rumahnya kebanjiran, Desy Damayanti mengapresiasi layanan yang disediakan pemeirntah melalui ANRI. Ia berharap ANRI bisa bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memaksimalkan layanan ini.
"Menurut saya baik dan membantu sekali masyarakat, apalagi pada situasi banjir seperti ini yang otomatis dokumen-dokumen penting ikut mengalami kerusakan. Tapi selain itu, yang saya baca di infografisnya, masyarakat bisa secara langsung datang ke ANRI, mungkin bisa dikembangkan lagi kerjasama ANRI dengan dinas terkait pemda, terutama Dukcapil atau badan pertanahan. Supaya data masyarakat yang sudah rusak bisa ada back up atau data penunjang dari dinas terkait," tutur Desy.
Senada, warga Pondok Aren, Bintaro, Tangerang Selatan, Agus Rakasiwi yang rumahnya kebanjiran mendukung layanan perbaikan dokumen ini. Menurutnya, ada beberapa dokumen miliknya yang penting yang terkena banjir karena tidak sempat menyelamatkan dokumen tersebut.
"Kalau ada layanan ANRI ini saya sangat mendukung dan semoga ini bisa diulangi dengan tidak cara ribet seperti mereka melayani para korban tsunami," tutur Agus Rakasiwi.
Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek sejak 1 Januari 2020 kemarin telah mengakibatkan 16 orang meninggal. Adapun rinciannya DKI Jakarta sebanyak 8 orang, disusul Kota Depok 3 orang, dan Kota Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan masing-masing 1 orang. BNPN memperkirakan jumlah tersebut masih akan bertambah.
Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bahwa prakiraan potensi hujan lebat awal tahun di Jabodetabek masih akan berlangsung hingga tujuh hari ke depan. Karena itu, BMKG berharap masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir dan longsor serta angin kencang. [sm/ab]
