JAKARTA —
Tingginya angka putus sekolah di Indonesia mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk lebih proaktif menarik anak-anak kembali ke bangku sekolah dengan memberikan beasiswa, sebagai bagian dari gerakan anti putus sekolah.
Data Kementerian menunjukkan setiap tahunnya lebih dari 1,5 juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Data 2007 memperlihatkan, hanya 80 persen murid sekolah dasar yang bertahan hingga lulus. Dari jumlah lulusan tersebut, hanya sekitar 61 persen yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan yang sederajat.
Juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad, mengatakan lembaganya akan bekerja sama dengan dinas pendidikan di daerah untuk memantau kasus putus sekolah di daerahnya dan menindaklanjuti temuan mereka dengan mengajak anak-anak putus sekolah tersebut kembali melanjutkan pendidikan mereka.
Dari segi pembiayaan, pemerintah akan memberikan bantuan beasiswa bagi siswa miskin yang berasal dari APBN bagi 14,3 juta pelajar diberbagai tingkatan.
“Dinas tentu tahu data, kalau dari SD (sekolah dasar) di daerahnya lulusannya sekian ribu orang. Begitu tahun ajaran baru yang masuk ke SD sekian ribu orang ketahuan. Dari situlah pak menteri mendorong agar kepala dinas itu proaktif sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Kalau begitu kelihatan ada tren penurunan, itu harus dicari penyebabnya dan itu ditarik lagi anak-anak supaya masuk [sekolah]. Mekanismenya akan dibuat posko-posko artinya kepala Dinas bisa memberi instruksi kepada kelapa-kelapa sekolah dan guru-gurunya disekolahnya masing-masing dan bisa secara proaktif memperhatikan siswa-siswanya yang berpotensi DO (Drop out),” ujar
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, Syamsul Ridwan, menyatakan tingginya angka putus sekolah berkorelasi dengan kasus buta aksara yang cukup memprihatinkan di Indonesia.
Komisi ini memperkirakan ada lebih dari 11,7 juta anak usia sekolah di Indonesia yang belum bisa baca tulis alias buta aksara. Kasus buta aksara tidak hanya terjadi di kota-kota besar tapi juga di daerah perbatasan dan pedalaman yang sulit terjangkau akses pendidikan, ujar Syamsul.
Oleh karena itu, tambahnya, gerakan anti putus sekolah ini juga harus dapat menjangkau anak-anak di wilayah yang rawan buta aksara tersebut.
Agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran, Komisi Nasional Perlindungan Anak berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat bersikap lebih terbuka dengan turut melibatkan lembaga lain seperti masyarakat dan lembaga sosial dalam melakukan program pengentasan kasus putus sekolah ini.
“Pertama, kita berharap bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak saling lempar tanggung jawab. Dan kita sudah mengimbau pemerintah untuk tidak eksklusif dalam menjalankan program ini. Kementerian maupun dinas pendidikan tidak akan bisa semuanya menjangkau para peserta didik yang selama ini tidak didaftar oleh mereka, oleh karena itu perlu melibatkan banyak pihak yang menginformasikan bahwa anak-anak itu berpotensi sesungguhnya tetapi dia tidak bisa mendapatkan akses atas pendidikan,” ujar Syamsul.
Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga berharap program ini nantinya juga dapat menyasar anak-anak indonesia yang terputus hak pendidikannya karena situasi khusus seperti anak-anak yang tidak memiliki identitas formal dan anak-anak dari kelompok marjinal seperti anak-anak jalanan dan korban penyelundupan manusia.
Pengamat pendidikan Arief Rahman meminta pemerintah serius mengembangkan pendidikan yang bermutu tetapi berkeadilan sehingga mereka yang kurang mampu juga mendapatkan pendidikan yang baik.
“Pendidikan yang tidak mendiskriminasikan rakyat kita ini, itu yang harus
dikembangkan,” ujarnya.
Sementara itu berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring Report yang dirilis UNESCO 2011, tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.
Indonesia hanya berada di peringkat 69 dari 127 negara dalam daftar tersebut, di bawah Malaysia yang berada di posisi 65 dan Brunei di posisi 34.
Data Kementerian menunjukkan setiap tahunnya lebih dari 1,5 juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Data 2007 memperlihatkan, hanya 80 persen murid sekolah dasar yang bertahan hingga lulus. Dari jumlah lulusan tersebut, hanya sekitar 61 persen yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan yang sederajat.
Juru bicara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ibnu Hamad, mengatakan lembaganya akan bekerja sama dengan dinas pendidikan di daerah untuk memantau kasus putus sekolah di daerahnya dan menindaklanjuti temuan mereka dengan mengajak anak-anak putus sekolah tersebut kembali melanjutkan pendidikan mereka.
Dari segi pembiayaan, pemerintah akan memberikan bantuan beasiswa bagi siswa miskin yang berasal dari APBN bagi 14,3 juta pelajar diberbagai tingkatan.
“Dinas tentu tahu data, kalau dari SD (sekolah dasar) di daerahnya lulusannya sekian ribu orang. Begitu tahun ajaran baru yang masuk ke SD sekian ribu orang ketahuan. Dari situlah pak menteri mendorong agar kepala dinas itu proaktif sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Kalau begitu kelihatan ada tren penurunan, itu harus dicari penyebabnya dan itu ditarik lagi anak-anak supaya masuk [sekolah]. Mekanismenya akan dibuat posko-posko artinya kepala Dinas bisa memberi instruksi kepada kelapa-kelapa sekolah dan guru-gurunya disekolahnya masing-masing dan bisa secara proaktif memperhatikan siswa-siswanya yang berpotensi DO (Drop out),” ujar
Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak, Syamsul Ridwan, menyatakan tingginya angka putus sekolah berkorelasi dengan kasus buta aksara yang cukup memprihatinkan di Indonesia.
Komisi ini memperkirakan ada lebih dari 11,7 juta anak usia sekolah di Indonesia yang belum bisa baca tulis alias buta aksara. Kasus buta aksara tidak hanya terjadi di kota-kota besar tapi juga di daerah perbatasan dan pedalaman yang sulit terjangkau akses pendidikan, ujar Syamsul.
Oleh karena itu, tambahnya, gerakan anti putus sekolah ini juga harus dapat menjangkau anak-anak di wilayah yang rawan buta aksara tersebut.
Agar pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran, Komisi Nasional Perlindungan Anak berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat bersikap lebih terbuka dengan turut melibatkan lembaga lain seperti masyarakat dan lembaga sosial dalam melakukan program pengentasan kasus putus sekolah ini.
“Pertama, kita berharap bahwa pemerintah pusat dan daerah tidak saling lempar tanggung jawab. Dan kita sudah mengimbau pemerintah untuk tidak eksklusif dalam menjalankan program ini. Kementerian maupun dinas pendidikan tidak akan bisa semuanya menjangkau para peserta didik yang selama ini tidak didaftar oleh mereka, oleh karena itu perlu melibatkan banyak pihak yang menginformasikan bahwa anak-anak itu berpotensi sesungguhnya tetapi dia tidak bisa mendapatkan akses atas pendidikan,” ujar Syamsul.
Selain itu, Komnas Perlindungan Anak juga berharap program ini nantinya juga dapat menyasar anak-anak indonesia yang terputus hak pendidikannya karena situasi khusus seperti anak-anak yang tidak memiliki identitas formal dan anak-anak dari kelompok marjinal seperti anak-anak jalanan dan korban penyelundupan manusia.
Pengamat pendidikan Arief Rahman meminta pemerintah serius mengembangkan pendidikan yang bermutu tetapi berkeadilan sehingga mereka yang kurang mampu juga mendapatkan pendidikan yang baik.
“Pendidikan yang tidak mendiskriminasikan rakyat kita ini, itu yang harus
dikembangkan,” ujarnya.
Sementara itu berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring Report yang dirilis UNESCO 2011, tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.
Indonesia hanya berada di peringkat 69 dari 127 negara dalam daftar tersebut, di bawah Malaysia yang berada di posisi 65 dan Brunei di posisi 34.
