Diskriminasi dan penindasan terhadap minoritas Muslim-Uighur di provinsi Xinjiang, China, bukan masalah baru . Namun pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah China terhadap etnis Muslim-Uigur kembali menjadi sorotan masyarakat internasional setelah Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial Perserikatan Bangsa-Bangsa melansir laporan terbarunya Agustus lalu.
Komite PBB itu mengatakan ada sekitar satu juta warga Muslim-Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang, untuk menjalani apa yang disebut sebagai “pendidikan ulang.”
Dalam suatu diskusi di Jakarta hari Kamis (20/12), Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan dari 11,3 warga Muslim-Uighur di China, ada satu juta warga Muslim-Uighur yang ditahan dalam kamp indoktrinasi di Xinjiang itu. Kebanyakan ditahan karena tuduhan terlibat kegiatan ekstremisme atau terorisme, meskipun tidak pernah ada bukti-bukti yang menguatkan.
"Satu juta orang ini sebenarnya sampai sekarang sebagian besar tidak diketahui keberadaannya di mana. Keluarganya masih terpisah oleh mereka. Kita masih belum bisa mengatakan mereka pasti dibunuh atau seperti apa, tapi memang sampai hari ini pihak keluarga belum bisa dipertemukan dengan mereka," kata Usman.
Lebih lanjut Usman menjelaskan etnis Muslim-Uighur di Xinjiang tidak hanya menghadapi penangkapan, penahanan sewenang-wenang, dan penyiksaan tetapi juga secara ekonomi dan sosial mereka terancam oleh migrasi dari luar wilayahnya. Karena itu, etnis Muslim-Uigur yang semula mayoritas, sekarang menjadi minoritas.
Dalam laporan Amnesty International, kata Usman, Xinjiang merupakan wilayah yang kaya akan minyak, gas, emas dan wilayah ini sangat dekat dengan Jalur Sutera yang pembangunannya sedang digalakkan.
Usman menambahkan satu bukan lalu ia sudah menyurati Menteri Luar Negeri Retno Marsudi soal penahanan sewenang-wenang warga Muslim-Uighur di Xinjiang dan meminta pemerintah Indonesia mendesak pemerintah China untuk melindungi warga Muslim di negara itu secara keseluruhan, dan tidak melakukan aturan yg diskriminatif seperti larangan berjilbab, berjenggot atau berpuasa.
Amnesty juga meminta Indonesia mendesak China untuk tidak menganggap semua orang Muslim-Uighur sebagai ekstremis.
"Dalam laporan (komite) PBB untuk penghapusan diskriminasi rasial, pemerintahan Cina mengggunakan dalih melawan terorisme dan mengatasi ekstremisme agama. Jadi persisi sama dengan beberapa kondisi di negara lain, termasuk Indonesia. Ekstremisme agama, kemudian terorisme, itu menjadi dalih untuk praktek-praktek penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang," tambah Usman.
Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan menegaskan penindasan terhadap minoritas Muslim-Uighur di Xinjiang jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama apapun.
Sebagai negara yang memiliki hubungan baik dengan Cina, penindasan terhadap kaum Muslim-Uighur melukai perasaan bangsa Indonesia dan dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara.
Amirsyah menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak tegas terhadap pemerintah China. Dia menuntut PBB jangan bersikap standar ganda dalam isu Muslim-Uighur.
"Keyakinan beribadah merupakan hak asasi yang paling mendasar dalam diri setiap orang, apapun agamanya, apapun keyakinan seseorang, yang dilindungi oleh HAM, merupakan kebebasan asasi yang tidak boleh dicurigai ketika orang ingin menjalankan keyakinannya dalam beragama," tukas Amirsyah.
Sebagai umat beragama Islam terbesar di Indonesia, ia mengajak kaum Muslimin untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah China secara legal, damai, dan santun, baik dengan cara tertulis, diplomasi, atau bila perlu turun ke jalan.
Agung Nurwijoyo, dosen Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, menjelaskan selain isu asasi manusia, peristiwa di Xinjiang saat ini menjadi potensi baru untuk perebutan pengaruh, di mana ada usaha global untuk menekan China.
Tapi yang menarik, kata Agung, isu Xinjiang, kebanyakan direspon oleh negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Inggris Sedangkan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim malah tidak memberikan respon.
"Buat pemerintah Indonesia, memang butuh sebuah kalkulasi yang sangat serius ketika ingin memberikan respon terhadap masalah Uighur ini. Jangan sampai akhirnya kita belajar pengalaman Norwegia yang memberikan hadiah Nobel kepada aktivis politik China Lim Xiao Bo, berimpilikasi terhadap mebekuan hubungan diplomatik selama enam tahun 2010-2016," ujar Agung.
Meski begitu, dia mengakui Indonesia mempunyai peran sangat signifikan karena memiliki hubungan sangat baik dengan China. Ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meminta pemerintah China membuka akses informasi mengenai kondisi masyarakat Muslim-Uighur yang sebenarnya.
Agung menilai pemerintah Indonesia masih memantau dan menunggu tren global dalam merespon isu Muslim-Uighur. (fw/em)
