Banyak kalangan menilai pemerintah belum mampu menggerakan sektor riil, sehingga angka kemiskinan tetap tinggi karena masih banyaknya pengangguran.
Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati di Jakarta, mengungkapkan pemerintah memahami pendapat tersebut. Ia menjelaskan dengan disetujuinya anggaran 5,5 trilyun rupiah untuk penguatan dan prasarana daerah oleh DPR-RI baru-baru ini, akan digunakan secara maksimal.
“Artinya, kalau infrastruktur ini kemudian bisa dilakukan dengan baik, (ini) membantu sektor riil, karena (bila) transportasi juga bisa lebih baik, berarti biayanya juga lebih murah. Kemudian pada saat membangun infrastruktur tersebut, (ini) pasti juga menyerap tenaga kerja. Jadi intinya, dari situ kita yakin sektor riil dengan batuan polisi fiskal yang baik, pasti akan bisa kita dorong untuk berjalan.”
Sebelumnya, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan memprediksi secara positif realisasi investasi tahun ini. Hal itu menurut Gita, di antaranya, karena upaya pemerintah untuk menggerakkan sektor riil secara lebih agresif.
“Tapi, dengan kenyataan bahwa ini sudah mulai (pulih), pasar internasional, pasar modal, perekonomian yang ada di Amerika, di negara-negara maju di tempat lainnya, ini akan membuahkan prospek yang lebih positif,” ujar Gita.
Tidak seperti di kota-kota besar yang sangat bergantung pada industri, sektor riil di daerah-daerah sangat bergantung pada UKM. Sandiaga Uno, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang UKM, mengatakan hal tersebut, seraya mengimbau pemerintah untuk segera meningkatkan infrastruktur hingga ke daerah terpencil, agar perekonomian dapat tumbuh dengan lebih merata.
Para pengamat menilai pertumbuhan ekspor yang kecil dari tahun ke tahun juga menggambarkan lemahnya pergerakan sektor riil, sehingga produk yang dihasilkan tidak mengalami peningkatan signifikan. Tahun lalu realisasi ekspor Indonesia bernilai sekitar 116 milyar dolar AS, dan tahun ini pemerintah menargetkan nilai ekspor sebesar 125 milyar dolar.
