Pemerintah Jepang, Jumat (9/2) mengadopsi rencana untuk membatalkan program pelatihan tenaga asing yang ada saat ini, yang telah dikritik sebagai kedok untuk mengimpor tenaga kerja murah, dan menggantinya dengan sistem yang dikatakan akan benar-benar mengajarkan keterampilan dan melindungi hak-hak peserta pelatihan.
Jepang saat ini sangat membutuhkan lebih banyak pekerja asing untuk menambah jumlah pekerjanya yang menyusut. Apalagi banyak pekerja di Jepang yang menua dan sudah melewati masa produktif.
Berdasarkan program baru yang disetujui pada hari Jumat (9/2) pada pertemuan para menteri Kabinet terkait, orang-orang yang datang dengan visa pelatihan atau magang tiga tahun akan dapat meningkatkan diri mereka ke kategori pekerja terampil yang memungkinkan mereka untuk tinggal hingga lima tahun dan kemungkinan mendapatkan izin tinggal permanen.
Populasi Jepang yang berjumlah 126 juta jiwa mengalami penuaan dan penyusutan dengan cepat. Banyak industri yang kekurangan staf, termasuk jasa, manufaktur, dan konstruksi, sangat bergantung pada pekerja asing. Jepang juga memberikan visa kepada beberapa profesional kerah putih, yang seringkali berasal dari Barat.
Program Pelatihan Magang Teknis yang berlaku saat ini, yang diperkenalkan pada tahun 1993 sebagai cara untuk mentransfer keterampilan ke negara-negara berkembang melalui pelatihan pemuda, telah dikritik sebagai skema untuk mengimpor tenaga kerja murah dalam kondisi yang kejam dan tunjangan yang tidak setara. Hingga Juni lalu, hampir 360.000 peserta pelatihan berpartisipasi dalam program ini, sebagian besar berasal dari Vietnam, diikuti oleh Indonesia dan Filipina, menurut data pemerintah.
Rencana baru ini, yang masih memerlukan persetujuan parlemen, mengikuti rekomendasi panel pemerintah tahun lalu agar sistem yang ada saat ini dihapuskan setelah adanya laporan mengenai pelanggaran yang merajalela, pelanggaran hak-hak buruh dan penganiayaan lainnya.
Program baru ini akan terus membatasi jenis pekerjaan yang tersedia bagi orang asing, karena partai konservatif yang berkuasa masih enggan mengizinkan kebijakan imigrasi yang lebih terbuka.
Kurangnya keragaman dan inklusivitas di Jepang serta gaji yang relatif rendah membuat Jepang kurang menarik bagi pekerja asing, yang semakin memilih negara-negara Asia lainnya seperti Korea Selatan. “Pemerintah berupaya menciptakan masyarakat yang inklusif, dan kami ingin menjadikan Jepang sebagai negara yang dipilih oleh pekerja asing,” kata Perdana Menteri Fumio Kishida pada pertemuan Kabinet di mana kebijakan baru tersebut disahkan.
Program yang ada saat ini melarang peserta pelatihan berpindah tempat kerja, sebuah peraturan yang menyebabkan ribuan orang melarikan diri dari majikan mereka karena gaji yang tidak dibayar, pelecehan dan penganiayaan lainnya. Sistem baru ini akan memungkinkan mereka berganti pekerjaan setelah bekerja selama satu hingga dua tahun, namun hanya pada kategori pekerjaan yang sama.
Pelamar untuk sistem pelatihan baru juga akan diminta untuk lulus tes kemahiran bahasa Jepang. [ab/lt]
Forum