Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah berupaya maksimal menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) agar dapat disyahkan pada akhir Desember 2022. Sosialisasi dan dialog publik terkait RKUHP ini juga telah dilakukan.