Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, pada Senin (9/9) mengungkapkan bahwa pemerintah meminta dukungan dari pemimpin dunia untuk bernegosiasi dengan pemberi pinjaman, guna mempercepat penghentian penggunaan PLTU batu bara dan memperoleh akses ke dana transisi energi.
Pemerintah memerlukan dana sebesar $94,6 miliar atau sekitar Rp1,46 kuadriliun pada 2030 untuk membangun infrastruktur transmisi dan pembangkitan tenaga listrik bersih guna mengurangi ketergantungan pada energi batu bara, ujar Luhut Pandjaitan kepada peserta konferensi industri Coaltrans Asia di Bali.
Luhut mengatakan bahwa pemerintah meminta investor untuk memberikan suku bunga yang lebih rendah dalam skema penutupan awal PLTU batu bara.
"Bunga pada pembiayaannya harus menarik. Anda tahu, jika mereka memberikan bunga komersial, apa gunanya?" katanya.
Pemerintah telah mengantongi komitmen pendanaan sebesar $20 miliar atau sekitar Rp308 triliun di bawah skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transision Partnership/JETP) yang dipimpin oleh negara-negara Kelompok Tujuh, meskipun pencairannya sejauh ini masih kecil.
Pemerintah sedang melakukan perundingan Bank Pembangunan Asia atau ADB untuk mempesiunkan dini PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat, berkapasitas 660 MW.
Pemerintah juga mempertimbangkan penutupan sebagian kapasitas PLTU Suralaya milik PLN untuk mengurangi polusi udara yang berdampak pada Jakarta. Namun, rincian rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. [rz/ah]
Forum