Sebelumnya pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Sorin Grindeanu menyetujui aturan itu Rabu tengah malam (1/2) tanpa masukan dari parlemen.
Setelah mencabut dekrit tersebut, Grindeanu meminta menteri kehakiman untuk menyiapkan rancangan undang-undang untuk dikirim ke parlemen guna dibahas dan disetujui. Partai Sosial Demokrat yang berhaluan kiri-tengah menguasai mayoritas parlemen. Meskipun demikian Presiden Klaus Iohannis masih perlu menandatangani undang-undang tersebut.
Mahkamah Konstitusi Romania masih dijadwalkan untuk membahas keabsahan dekrit sebelumnya. Dekrit itu menyatakan tidak akan menjerat penyalahgunaan yang dilakukan pejabat jika uang yang disalahgunakan kurang dari 200 ribu lei atau sekitar 47.800 dolar, yang menurut para kritikus juga akan mendorong para pejabat melakukan korupsi hingga batas tersebut.
Grindeanu mengatakan rancangan undang-undang itu harus menghormati putusan pengadilan, pedoman negara-negara Eropa dan hukum kriminal Romania. [em/jm]
