Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ekonomi untuk mengambil langkah antisipatif terhadap pelemahan mata uang (devaluasi) China, Yuan, yang terperosok ke level 7 Yuan per dolar Amerika Serikat. Level tersebut merupakan koreksi paling dalam setelah 2008 lalu.
Ditemui usai bertemu dengan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagai negara berkembang, Indonesia sudah pasti terkena imbas devaluasi tersebut. Hal ini terlihat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, indeks harga saham gabungan (IHSG), imbal hasil obligasi (bonds yield), serta SBSN. Ia juga melihat potensi terjadinya perang mata uang karena pelemahan dari yuan tersebut.
“Tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, mengenai sejarah pergerakan nilai tukar yuan dan bagaimana perkembangan terkait di mana mereka menembus 7 yuan per dolar AS. Apakah itu dianggap sebagai awal dari suatu terjadinya persaingan dari sisi currency,” ungkap perempuan yang akrab disapa Ani itu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengatakan selain devaluasi yuan, pemerintah juga memperhatikan dinamika global yang bukan tidak mungkin akan berdampak bagi perekonomian tanah air, seperti kebijakan Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve (The Fed), dan dinamika perekonomian global dari emerging marketlainnya seperti Argentina, Brasil, Meksiko dan Hong Kong
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berusaha menggenjot investasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di level lima persen. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak meningkatnya impor ke Indonesia, karena banjirnya produksi China yang murah, yang membuat neraca perdagangan Indonesia dengan China defisit.
“Tapi, faktor fundamental bagi Indonesia untuk tetap bisa tumbuh, mempertahankan pertumbuhan di atas lima persen tanpa menimbulkan kerapuhan dengan lingkungan global yang sangat volatile ini, maka kita harus meyakinkan bahwa pertumbuhan itu harus dipacu dari investasi. Oleh karena itu, maka investasi yang terutama berasal dan bisa menimbulkan capital inflow, harus menjadi tugas yang paling penting. Jadi policy-nya tadi dibahas apa saja. Kemudian, bagaimana kita juga tetap memperbaiki daya kompetisi kita supaya tidak terlalu mudah terombang-ambing dengan perubahan lingkungan,” jelasnya.
Ditambahkannya, untuk dapat menggaet investor masuk ke Indonesia, pemerintah pun akan membuat kebijakan yang mempermudah penanaman modal dan pemberian insentif, memperbaiki kualitas infrastruktur di tanah air, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar bermutu baik dan berproduktivitas tinggi.
Menanggapi pelemahan Yuan ini, Wakil Ketua Umum Bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Raden Pardede mengatakan devaluasi memang berdampak negatif bagi pasar keuangan Indonesia.
Meski begitu, ada imbas positif dari hal ini. Ia mengatakan, para pengusaha yang tergabung di Kadin sudah ada yang merasakan imbas positif dari pelemahan yuan ini, yaitu meningkatnya permintaan produksi barang dari sejumlah negara, salah satunya Amerika Serikat. Ini artinya, kata Pardede, para investor sudah mulai melirik negara mana yang akan dibidik untuk menggantikan produksi yang dihasilkan oleh China sebelumnya.
“Ada positif dan negatifnya, sebagian ada yang sudah merasakan positifnya sekarang, terutama di bidang garmen, dan juga sepatu, sebagian dari mereka mendapat tambahan permintaan yang sangat signifikan dari Amerika. Sekarang mereka mencoba ekspansi tapi kan tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat, ekspansi perusahaannya butuh satu tahun lagi baru ekspansi. Jadi kalau ini berkelanjutan, memang ada sektor-sektor yang memang diuntungkan. Intinya memang kita harus dorong supaya perusahaan kita ini, perusahaan Indonesia terutama di sektor yang bersaing sebelumnya dengan sektor-sektor yang labor intensive yang sebelumnya diproduksi di China kita bisa produksi di sini, kita bisa kembali menjadi salah satu alternatif pemasok terhadap barang-barang yang sebelumnya disuplai oleh China,” ungkap Pardede kepada VOA.
Oleh karena itu, kata Pardede, pemerintah harus bisa menarik investor yang keluar dari China yang sedang mencari alternatif baru bagi mereka untuk berinvestasi. Menurutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor, serta memperbaiki rantai suplai manajemen seperti memperbaiki infrastruktur logistik, moda transportasi dan lain-lain. Selain itu pemerintah, pihak swasta dan juga BUMN harus bekerja sama dan saling mendukung untuk bisa menggantikan peluang yang ditinggalkan oleh China. [gi/uh]
