Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisjahbana, mengatakan pemerintah akan menawarkan 58 proyek investasi senilai Rp 460 triliun ke pihak swasta untuk mempercepat pembangunan ekonomi hingga ke daerah-daerah.
“Yang relatif sudah siap ditawarkan adalah terminal cruise di Tanah Ampo di Bali dan pembangkit listrik tenaga sampah di Gede Bage,” ujarnya kepada media di Jakarta, Kamis (5/7).
Dari 58 proyek yang ditawarkan, 10 proyek diantaranya membutuhkan dana besar seperti proyek Jembatan Selat Sunda yang diperkirakan membutuhkan investasi lebih dari Rp 100 triliun. Terkait proyek Jembatan Selat Sunda ini, pemerintah menegaskan akan mengambil alih proses perencanaan studi kelayakan proyek tersebut.
Semula Tiongkok akan mendanai proyek jembatan sepanjang 29 kilometer yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tersebut sebesar Rp 120 triliun. Namun Kementerian Keuangan menegaskan akan melakukan tender agar lebih banyak investor baik lokal maupun asing memiliki kesempatan melakukan penawaran.
“[Selain Tiongkok] masih ada Korea Selatan, Jepang dan negara lain. Ingat proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap satu kan? Semua dibiayai Tiongkok dari pembiayaan sampai kotnraktor, dan apa yang terjadi sekarang? Semuanya terlambat dan PLN mengeluh spesifikasi mesinnya,” ujar Bambang Brodjonegoro, kepala badan fiskal di Kementerian Keuangan.
“Kita nggak mau kalau kita terlalu mengikat pada satu pihak, nanti kita mendapatkan hasil yang tidak optimal. Lebih baik dari awal kita buat sistem yang memastikan semua pihak kompeten, punya kemampuan keuangan dan punya reputasi, punya jejak rekam yang bagus untuk bisa ikut penawaran,” tambahnya.
Menurut ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pembangunan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Didik Rachbini, kurangnya minat pemerintah memperbaiki infrastruktur di tanah air menjadi kendala utama masuknya investasi ke Indonesia. Menurutnya, meski pemerintah berupaya keras menawarkan proyek investasi ke investor lokal dan asing, ia pesimis akan mendapat respon positif karena buruknya infrastruktur.
“Yang dikatakan bahwa di APBN [anggaran] infrastruktur Rp 150 triliun itu tidak benar. Setelah kita cek itu cuma Rp 30 triliun. Tidak ada kebijakan fiskal yang bagus untuk mengarahkan infrastruktur, dan itu kan berarti cuma 2 persen dari APBN. Yang benar itu 8 persen, karena itu pantas kita nggak bisa bangun jalan apa-apa,” tambahnya.
Upaya pemerintah meningkatkan investasi di dalam negeri sudah melalui berbagai langkah mulai dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan tahun lalu, hingga pembebasan biaya pajak untuk waktu tertentu atau tax holiday bagi investor yang berinvestasi di atas Rp 1 triliun.
“Yang relatif sudah siap ditawarkan adalah terminal cruise di Tanah Ampo di Bali dan pembangkit listrik tenaga sampah di Gede Bage,” ujarnya kepada media di Jakarta, Kamis (5/7).
Dari 58 proyek yang ditawarkan, 10 proyek diantaranya membutuhkan dana besar seperti proyek Jembatan Selat Sunda yang diperkirakan membutuhkan investasi lebih dari Rp 100 triliun. Terkait proyek Jembatan Selat Sunda ini, pemerintah menegaskan akan mengambil alih proses perencanaan studi kelayakan proyek tersebut.
Semula Tiongkok akan mendanai proyek jembatan sepanjang 29 kilometer yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera tersebut sebesar Rp 120 triliun. Namun Kementerian Keuangan menegaskan akan melakukan tender agar lebih banyak investor baik lokal maupun asing memiliki kesempatan melakukan penawaran.
“[Selain Tiongkok] masih ada Korea Selatan, Jepang dan negara lain. Ingat proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap satu kan? Semua dibiayai Tiongkok dari pembiayaan sampai kotnraktor, dan apa yang terjadi sekarang? Semuanya terlambat dan PLN mengeluh spesifikasi mesinnya,” ujar Bambang Brodjonegoro, kepala badan fiskal di Kementerian Keuangan.
“Kita nggak mau kalau kita terlalu mengikat pada satu pihak, nanti kita mendapatkan hasil yang tidak optimal. Lebih baik dari awal kita buat sistem yang memastikan semua pihak kompeten, punya kemampuan keuangan dan punya reputasi, punya jejak rekam yang bagus untuk bisa ikut penawaran,” tambahnya.
Menurut ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pembangunan Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Didik Rachbini, kurangnya minat pemerintah memperbaiki infrastruktur di tanah air menjadi kendala utama masuknya investasi ke Indonesia. Menurutnya, meski pemerintah berupaya keras menawarkan proyek investasi ke investor lokal dan asing, ia pesimis akan mendapat respon positif karena buruknya infrastruktur.
“Yang dikatakan bahwa di APBN [anggaran] infrastruktur Rp 150 triliun itu tidak benar. Setelah kita cek itu cuma Rp 30 triliun. Tidak ada kebijakan fiskal yang bagus untuk mengarahkan infrastruktur, dan itu kan berarti cuma 2 persen dari APBN. Yang benar itu 8 persen, karena itu pantas kita nggak bisa bangun jalan apa-apa,” tambahnya.
Upaya pemerintah meningkatkan investasi di dalam negeri sudah melalui berbagai langkah mulai dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan tahun lalu, hingga pembebasan biaya pajak untuk waktu tertentu atau tax holiday bagi investor yang berinvestasi di atas Rp 1 triliun.
