Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bekerjasama dengan tokoh lintas agama tengah mengusut akar masalah terkait peristiwa kekerasan saat shalat Idul Fitri, Jumat (17/7) di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Diharapkan, masyarakat tidak terprovokasi.
Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama Odhita Hutabarat dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Agama di Jakarta, Sabtu (18/7) memastikan, Kementerian Agama bersama dengan Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil Indonesia (PGLII) dan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), sepakat bahu-membahu melakukan penyelidikan dan mencari solusi dari peristiwa yang terjadi.
"Kami atas nama Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama bersama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Agama Papua ditugaskan oleh bapak menteri untuk melakukan koordinasi dan upaya-upaya bersama dengan tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan masalah ini," kata Odhita Hutabarat.
Ketua Persekutuan Gereja dan Lembaga Injil di Indonesia (PGLII) Roni Mandang menyesali peristiwa pembakaran mushala di Karubaga Kabupaten Tolikara Papua. Peristiwa pembakaran mushala itu terjadi menurutnya, setelah adanya sebuah tembakan dari orang tak dikenal.
"Nah pada waktu mereka mendatangi berdialog berbicara, pada waktu bersamaan itulah terdengar suara tembakan. Dalam waktu sekejap 12 orang roboh. 1 diantaranya meninggal. Dan peristiwa itu kemudian mengacaukan warga sekitar yang kemudian berdampak pada pembakaran-pembakaran," kata Roni Mandang.
Roni menambahkan, pihaknya sebagai lembaga yang membawahi Gereja Injil di Indonesia (GIDI) membenarkan adanya surat yang berisi larangan bagi umat Muslim di Tolikara untuk menjalankan shalat Idul Fitri. Namun demikian, surat yang diterbitkan oleh GIDI di wilayah Tolikara tersebut menurutnya, tanpa diketahui oleh pengurus pusat PGLII.
Roni menjelaskan, pelarangan tersebut lantaran pihak GIDI akan mengadakan Seminar Kebaktian Kebangunan Rohani, yang waktunya bertepatan dengan pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pihak GIDI merasa terganggu dengan pengeras suara yang digunakan untuk mushala. Surat itu ditandatangani Ketua GIDI Wilayah Tolikara Pendeta Nayus W dan Sekretaris Pendeta Marthen Jingga pada Sabtu (11/7).
Dalam surat itu tertulis tembusan kepada Bupati Tolikara, Ketua DPRD Tolikara, Polres Tolikara, dan Danramil Tolikara.
Sementara itu, staff khusus Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Kepala Suku Kepegunungan Papua, Lenis Kogoya, menyesali insiden bentrokan yang berakhir dengan terbakarnya mushala dan 16 kios di Tolikara Papua.
"Kami sebagai anak-anak generasi muda juga jangan sampai ada provokasi masalah terjadi musibah ini. Tapi ingat kembali bahwa Indonesia masih membutuhkan generasi-generasi muda masa depan, tulang punggung Indonesia kedepan, maka jangan sampai ada terjadi (hal ini) di antara (rakyat) Papua," kata Lennis Kogoya.
Lenis Kogoya menyebutkan dari data sementara, 1 orang penyerang warga yang sedang salat Id, Jumat (17/7) meninggal dunia. Sedangkan 12 orang penyerang lainnya yang juga dilumpuhkan personel Polri/TNI, masih dirawat.
Lennis Kogoya menilai insiden Tolikara tak lepas dari kurangnya koordinasi Pemerintah daerah, kepolisian dan Gereja Injil di Indonesia (GIDI). Apalagi menurutnya peristiwa itu terjadi saat dua kelompok melakukan aktivitas keagamaan di dua lokasi yang berdekatan. Lenis juga meminta Kepolisian mengusut tuntas insiden tersebut sebagai tindak lanjut pengamanan wilayah.
