Kementerian Kesehatan sedang berupaya untuk meyakinkan pasien HIV bahwa antiretroviral (ARV) yang cukup akan tersedia bagi pengobatan mereka setelah beberapa rumah sakit kehabisan persediaan, Reuters melaporkan, Minggu (13/1).
Setidaknya ada 29 rumah sakit dan pusat kesehatan di Indonesia yang kehabisan stok beberapa tipe obat ARV, yang dikenal dengan kombinasi dosis tetap dari Tenofovir, Lamivudin, dan Efavirens (TLE), kata Aditya Wardhana dari Koalisi AIDS Indonesia, sebuah organisasi non-pemerintah, dalam konferensi pers.
Kementerian Kesehatan membenarkan bahwa tender pembelian obat ARV yang digelar tahun lalu telah gagal. Tapi setidaknya telah berhasil mengimpor beberapa TLE melalui The Global Fund, sebuah organisasi keuangan internasional yang memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria.
Meski demikian, Koalisi AIDS tetap meminta tambahan pembelian darurat melalui dana tersebut, dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk campur tangan.
Lebih dari 300 ribu pasien HIV di Indonesia mengandalkan dosis ARV tahun lalu, menurut data dari Kementerian Kesehatan.
Engko Sosialine Magdalene, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa negara mempunyai dosis tetap ARV yang cukup hingga Mei.
"Tender akan mulai bulan depan, jadi hal itu tidak akan mempengaruhi stok kita," kata Magdalene, Sabtu (12/1).
Ia mengatakan sementara itu pasien yang tak bisa mendapatkan ARV dapat menggunakan pil yang mengandung bahan yang sama dan ada cukup stok hingga Desember.
Jika tender yang akan datang gagal dilaksanakan pada April, Kementerian Kesehatan telah mengamankan tambahan 560 ribu botol pil TLE dari dana yang ada, sebut Magdalene.
Beberapa pasien, bagaimanapun, khawatir dengan kemungkinan harus mengganti pengobatannya.
“Jelas kami sangat takut,” kata Baby Rivona Nasution, seorang pasien HIV dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Koalisi AIDS. Ia telah menggunakan pengobatan ARV sejak 10 tahun yang lalu.
“Apakah saya akan tetap hidup atau tidak hingga akhir tahun?”
Aditya dari Koalisi AIDS mengatakan bahwa sulitnya mendapatkan obat yang didistribusikan oleh perusahaan farmasi seperti Kimia Farma dan Indofarma Global Medika, kemungkinan karena harganya yang tinggi.
Menurut Magdalene, regulasi untuk mendapatkan obat menunjukkan bahwa kementerian “tak bisa mendapatkannya dengan harga seperti itu”. Ia tak menguraikannya.
Honesti Basyir, Presiden Direktur Kimia Farma, menolak untuk berkomentar mengenai harga, namun mengatakan bahwa harus ada usaha yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dalam pembelian bahan baku obat-obatan impor yang mahal.
Indofarma Global Medika tidak bisa dimintai keterangan. [er/ft]
