Tautan-tautan Akses

 
Pemerintahan Trump Pecat 2.000 Pekerja USAID dan Rumahkan Ribuan Lainnya 

Pemerintahan Trump Pecat 2.000 Pekerja USAID dan Rumahkan Ribuan Lainnya 


Sejumlah pendukung Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) melakukan aksi demo di luar kantor USAID di Washington, pada 21 Februari 2025. (Foto: AP/Manuel Balce Ceneta)
Sejumlah pendukung Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) melakukan aksi demo di luar kantor USAID di Washington, pada 21 Februari 2025. (Foto: AP/Manuel Balce Ceneta)

Tuntutan hukum dari serikat pekerja pemerintah, kontraktor USAID, dan pihak-pihak lain mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang konstitusional untuk menghapus badan independen atau program-program yang didanai oleh kongres tanpa persetujuan anggota kongres.

Pemerintahan Trump pada Minggu (23/2) mengatakan bahwa mereka merumahkan semua staf di Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) di seluruh dunia dan menghapus 2.000 posisi staf yang berbasis di AS.

Langkah tersebut merupakan yang terbaru dan salah satu langkah terbesar yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan sekutunya, Elon Musk, dalam memangkas anggaran. Keduanya mengatakan tujuan mereka dalam memangkas badan bantuan dan pembangunan yang telah berusia enam dekade itu merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk mengurangi besarnya pemerintah federal.

Langkah itu diambil setelah seorang hakim federal pada hari Jumat (21/2) mengizinkan pemerintah untuk melanjutkan rencananya untuk memberhentikan ribuan staf USAID di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Hakim Distrik AS Carl Nichols menolak permohonan gugatan dari para karyawan untuk tetap memblokir sementara, rencana pemerintah tersebut.

“Mulai pukul 11.59 malam EST pada hari Minggu, 23 Februari 2025, semua personel yang direkrut langsung oleh USAID, dengan pengecualian personel yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti dan/atau program yang ditunjuk secara khusus, akan ditempatkan dalam cuti administratif secara global,” demikian menurut pemberitahuan yang dikirim ke para pekerja USAID yang diperoleh kantor berita Associated Press.

Pada saat yang sama, badan tersebut mengatakan bahwa mereka memulai pengurangan tenaga kerja yang akan menghapus posisi 2.000 staf yang berbasis di AS. Ini berarti banyak staf yang berbasis di Washington yang sedang cuti akan segera kehilangan posisi mereka.

Wakil yang ditunjuk Trump untuk menjalankan USAID, Pete Marocco, telah mengindikasikan bahwa ia berencana untuk mempertahankan sekitar 600 staf yang sebagian besar berbasis di AS untuk sementara waktu, sebagian untuk mengatur perjalanan staf dan keluarga USAID yang berada di luar negeri.

USAID dan Departemen Luar Negeri AS belum menanggapi pesan-pesan yang meminta komentar.

Langkah tersebut meningkatkan dorongan selama sebulan untuk membubarkan badan itu, yang telah mencakup penutupan kantor pusatnya di Washington dan menutup ribuan program bantuan dan pembangunan di seluruh dunia menyusul upaya untuk membekukan semua bantuan luar negeri. Trump dan Musk berpendapat bahwa pekerjaan USAID adalah pemborosan dan mendorong agenda liberal.

Tuntutan hukum dari serikat pekerja pemerintah, kontraktor USAID, dan pihak-pihak lain mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang konstitusional untuk menghapus badan independen atau program-program yang didanai oleh kongres tanpa persetujuan anggota kongres.

Upaya pemerintahan Trump menjungkirbalikkan kebijakan AS selama puluhan tahun yang menyatakan bahwa bantuan dan pembangunan di luar negeri membantu keamanan nasional dengan menstabilkan kawasan dan ekonomi serta membangun aliansi, sebuah alat penting dari “kekuatan lunak” AS untuk memenangkan pengaruh di luar negeri.

Pemberitahuan pemecatan dan PHK itu terjadi setelah ratusan kontraktor USAID menerima surat PHK tanpa nama dalam seminggu terakhir, menurut salinan yang dilihat kantor berita Associated Press.

Sifat surat pemberitahuan kepada kontraktor USAID yang tidak mencantumkan nama atau posisi mereka yang menerimanya dapat menyulitkan para pekerja yang diberhentikan untuk mendapatkan tunjangan pengangguran, demikian kata para pekerja.

Seorang hakim lainnya dalam gugatan kedua yang terkait dengan USAID telah memblokir sementara pembekuan dana asing dan minggu lalu mengatakan bahwa pemerintah tetap menahan bantuan tersebut meskipun telah ada perintah pengadilan dan setidaknya untuk sementara waktu harus mengembalikan dana tersebut ke program-program di seluruh dunia. [my/lt]

Forum

XS
SM
MD
LG