Suriah mengadakan pemilihan parlemen hari Rabu (13/4) namun tidak ada keraguan tentang hasilnya. Pemungutan suara itu sebagian besar dipandang sebagai siasat Presiden Bashar al-Assad untuk melegitimasi kekuasaannya. Assad bersikeras menyelenggarakan pemilu di negara yang dilanda perang itu dengan alasan konstitusi, meskipun fakta menunjukkan banyak warga Suriah tidak dapat memilih.
Pemilu Suriah berlangsung pada saat jutaan pemilih telah melarikan diri ke luar negeri untuk menyelamatkan diri. Banyak yang masih tinggal sekarang hidup di daerah yang diduduki oleh militan Negara Islam atau dikepung oleh pasukan pemerintah. Tapi pemungutan suara tetap dilaksanakan di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh Presiden Assad.
"Ini adalah pertama kalinya seorang presiden dan istrinya telah berpartisipasi dalam ketentuan konstitusional seperti ini. Pemilihan parlemen biasanya untuk memilih nama-nama tertentu untuk mewakili rakyat, tetapi ada makna tambahan yang melekat pada pemilu ini, dalam keadaan yang dialami Suriah saat ini," kata Presiden Assad.
Sementara pemilu berlangsung, para perunding internasional bertemu di Jenewa dalam putaran baru pembicaraan tentang Suriah untuk menemukan solusi untuk mengakhiri perang di negara itu. Para pemimpin Barat dan anggota oposisi Suriah mengecam pemilu tersebut.
"Mengenai pemilu itu, semua orang tahu bahwa itu sandiwara belaka dan bahkan tidak pantas mendapat liputan apapun. Pemilu sesungguhnya adalah yang akan diselenggarakan oleh Badan Pemerintahan Transisi, yang akan mempersiapkan konstitusi dan pemilu yang dapat diikuti oleh semua warga Suriah," kata Assad al-Zoabi, ketua delegasi perunding kelompok oposisi Suriah di Jenewa.
Pihak oposisi tidak ingin Assad berperan dalam pemerintahan transisi. Presiden itu telah menegaskan dia tidak akan pernah menyerahkan kekuasaan kepada sebuah badan pemerintahan transisi.
"Kami perlu pihak-pihak lain melupakan mimpi mereka selama lima tahun terakhir, dan datang dengan solusi sesungguhnya yang berdasarkan fakta untuk masalah ini, termasuk apa yang kami katakan tentang kemungkinan membentuk pemerintah persatuan nasional, atau pemerintahan yang luas," kata Wakil Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad.
Pemerintah Suriah mengatakan delegasinya akan tiba di Jenewa untuk pembicaraan pada hari Jumat, setelah pemungutan suara parlemen selesai. [as/lt]
