Ketika Faksi Demokrat di DPR, Jumat (5/11), berupaya menjadwalkan pemungutan suara untuk dua rancangan undang-undang yang penting bagi agenda domestik Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, ada keluhan dari anggota kedua partai mengenai keputusan untuk bergerak maju sebelum anggota DPR mendapat "jumlah" anggaran resmi untuk kedua rancangan undang-undang (RUU) yang lebih besar.
Partai Republik mengadakan konferensi pers di gedung Capitol pada Jumat (5/11) pagi, menyerukan agar Ketua DPR Demokrat Nancy Pelosi menunda pemungutan suara yang direncanakan pada paket anggaran iklim dan layanan sosial, "Build Back Better" (Membangun Lebih Baik) dari Presiden sampai jumlah anggaran, yang disiapkan oleh Kantor Anggaran Kongres, dirilis.
Anggota DPR dari Partai Demokrat juga mengeluhkan minimnya nilai anggaran. Sementara itu, di Senat, yang harus menandatangani rancangan undang-undang Build Back Better sebelum menjadi undang-undang, senator Partai Demokrat dari West Virginia, Joe Manchin menuduh Pelosi dan tim kepemimpinannya memainkan "permainan cangkang" untuk menyamarkan dampak RUU tersebut pada anggaran federal.
Manchin pada Senin berpendapat bahwa "biaya sebenarnya" dari anggaran sebesar $ 1,75 triliun akan hampir dua kali lipat jika elemen utama dari paket tersebut diperpanjang atau dibuat permanen. Tanpa mengetahui mengenai hal ini maka akan “berdampak pada utang dan ekonomi kita serta negara kita,” kata Manchin yang menyebut ia tidak akan mendukung anggaran tersebut.
Baik Gedung Putih maupun para pemimpin Demokrat di DPR bersikeras bahwa RUU yang mereka ajukan terbiayai sepenuhnya. Artinya, semua pengeluaran baru dalam RUU tersebut tertutupi, baik oleh sumber pendapatan baru atau penurunan pengeluaran di bidang lain. [my/pp]
