Pemimpin partai oposisi utama Guinea, Persatuan Pasukan Demokratik Guinea (UFDG), mengatakan kudeta 5 September di negara itu dibenarkan karena Presiden Alpha Conde menjabat secara tidak sah setelah ia mengubah konstitusi untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.
Berbicara kepada VOA melalui seorang penerjemah, Cellou Dalein Diallo mengatakan semua penyakit masyarakat Guinea yang disebut oleh junta militer telah diketahui dan dikecam oleh partainya.
Ditanya apakah secara pribadi ia akan bergabung dalam pemerintah persatuan jika militer memintanya, Diallo mengatakan secara pribadi ia tidak akan bergabung dengan pemerintah transisi tetapi akan menunjuk anggota partainya untuk ikut serta.
Diallo mengklaim telah memenangkan pemilihan presiden Oktober 2020, tetapi komisi pemilihan menyatakan Conde sebagai pemenang, dan Mahkamah Agung Guinea mengesahkan hasil yang mendukung Presiden Conde.
Diallo mengatakan akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden dalam pemilihan baru.
Pemilihan itu mengikuti referendum konstitusional Maret 2020 yang membuka jalan bagi Conde, usia 83, untuk memperpanjang masa jabatannya. Pihak oposisi mengatakan sedikitnya 21 orang tewas dalam protes menentang referendum, di Nzerekore, kota terbesar kedua di Guinea. Pemerintah Guinea membantah tuduhan tersebut.
Conde memenangkan pemilu 2010 dan 2015, tetapi para pengecam menyebutnya semakin otoriter.
Diallo mengatakan sangat merekomendasikan perang melawan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah militer. Ia mengatakan junta militer harus memberi kesempatan para korban pelanggaran hak asasi manusia selama pemerintahan Conde mencari keadilan.
Blok regional ECOWAS (Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat) telah mengecam kudeta 5 September itu. Ketika kelompok itu bertemu Kamis (9/9) dalam pertemuan darurat untuk membahas pengambilalihan militer di Guinea, Diallo berharap ECOWAS akan membantu Guinea menyusun proses transisi yang mengarah pada pemilihan yang bebas dan adil. [my/jm]
