Seratus tujuh puluh tujuh orang calon jamaah haji asal Indonesia tertahan di Filipina karena diduga menggunakan paspor palsu. Empat belas orang diantaranya merupakan calon jamaah haji dari Jawa Timur, 12 orang berasal dari Kabupaten Pasuruan, dua orang dari Kabupaten Sidoarjo. 14 orang calon jamaah haji asal Jawa Timur ini diberangkatkan ke Filipina melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arafah, yang berdomisili di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Saiful Anam - anak dari calon jamaah haji asal Pasuruan bernama Sumiati, yang sampai saat ini masih ditahan pihak Imigrasi Filipina - menyatakan kekecewaannya kepada pihak KBIH Arafah yang dianggap tidak bertanggungjawab terhadap keluarga calon jamaah haji yang tertahan di Filipina.
Saiful Anam berharap ibunya dapat segera dipulangkan dalam keadaan sehat dan selamat.
“Saya mintanya kalau bisa secepatnya dikembalikan ibu saya dengan selamat dan sehat. Tapi yang saya sesalkan cuma dari pihak KBIH sini gak ada tanggungjawab sama sekali, kenapa saya bilang gak tanggungjawab dengan alasan, satu, sudah satu minggu baru kasi tahu, seharusnya kalau dia tanggungjawab, dua hari ada kejadian kan harus datang ke keluarga masing-masing, ditelepon, dikumpulkan disini, apa datang ke rumah, mengasi tahu, mas, pak, ibu anda ada masalah seperti ini ini, kan enak saya bisa tenang,” ujar Saiful.
Saiful Anam juga mengkhawatirkan kondisi ibunya serta jamaah haji lain yang tertahan di Filipina karena diketahui menggunakan paspor Filipina yang diduga ilegal. Saiful meminta pemerintah ikut memperjuangkan nasib mereka agar tidak sampai mendapat sanksi pidana dari aparat di Filipina.
“Kalau itu (paspor Filipina) asli kan takutnya orang tua saya kan bukan orang Indonesia lagi kan, ya saya tuntut pastinya, soalnya dia kan yang urus, saya gak tau kalau kita tujuannya kan ibadah, ibadah biar cepat berangkat, karena di Indonesia kan ada (haji) plus, ada yang biasa itu kan, kalau yang biasa kan sampai 20 tahun, yang plus 2 tahun, ini mungkin plus-plus, mungkin karena 150 (juta rupiah). Intinya saya ingin orang tua saya cepat berangkat gitu saja,” tambahnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf mengecam adanya KBIH yang dianggap melakukan pelanggaran ketentuan pemberangkatan calon jamaah haji. Pihaknya berharap masyarakat lebih waspada dan selektif memilih agen perjalanan atau KBIH yang akan memberangkatkan warga yang akan menjalankan ibadah haji.
“Banyak KBIH yang baik, banyak KBIH yang benar, yang bertahan puluhan tahun dan dikelola dengan baik banyak sekali, tapi saya terus terang mengecam kalau ada KBIH yang menyia-nyiakan amanat, karena itu kepercayaan umat,” kata Saifullah.
Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf memperingatkan KBIH lain di Pasuruan agar tidak melakukan hal yang sama dalam praktek pemberangkatan calon jamaah haji. Meski tidak berwenang memberikan sanksi, pihaknya dapat mendesak Kementerian Agama untuk mencabut izin KBIH yang menyalahi aturan.
Irsyad mengatakan, “Saya ini mewarning untuk KBIH yang lain, yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk jangan sampai coba-coba mengambil langkah seperti ini. Ini pengalaman yang pertama dan terakhir. Ya yang punya kewenangan untuk mensanksi adalah Kemenag, mungkin saya bisa memberikan masukan kepada Kemenag, untuk kembali memverifikasi keberadaan KBIH-KBIH itu.”
Sementara itu pimpinan KBIH Arafah, Pasuruan, Nurul Huda, mengatakan pihaknya mengakui telah melakukan kesalahan dengan memberangkatkan calon jamaah haji plus melalui kuota Filipina, karena terbujuk tawaran seorang agen di Jakarta. Huda memastikan akan mengembalikan seluruh biaya haji semua calon jamaah haji yang berangkat melalui KBIH Arafah.
“Solusinya yang pertama kita mendatangi jamaah, silaturahim. Terus yang kedua, alhamdulillah dari seluruh keluarga itu kita musyawarah kekeluargaan. Yang ketiga, kita akan mengembalikan penuh biaya haji dari semua 11 orang, selain istri saya, yang ikut ke Filipina itu. Kita akan, insya Allah akan mengembalikan, insyaallah mengembalikan penuh, dan kita bikin penyataan hitam diatas putih, diatas materai, semuanya," janji Nurul Huda. [pr/lt]
