Sejumlah pakar berpandangan penangguhan akun Donald Trump di Facebook selama dua tahun bahwa perusahaan media sosial itu mengirimkan pesan kepada para pemimpin dunia dan tokoh masyarakat bahwa Facebook tidak akan lagi memberikan perlakuan istimewa ketika ujaran mereka melanggar aturan yang ditetapkan.
Direktur kebebasan sipil dari Electronic Frontier Foundation, David Greene mengemukakan, “Bagi para pemimpin dunia lainnya, itu berarti jika tidak adil, mereka tidak akan mendapat perlakuan yang istimewa hanya karena status mereka sebagai pemimpin dunia.”
Seiring dengan penangguhan akun Trump, Facebook meluncurkan kebijakan baru yang akan menindak setiap postingan pemimpin dunia yang berpotensi merusak atau melanggar beberapa standar aturan komunitas yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Facebook membiarkan konten dari sejumlah tokoh penting masyarakat, dengan alasan adanya kepentingan publik, bahkan ketika konten itu melanggar beberapa kebijakan media sosial itu.
Namun, beberapa kritikus menilai pedoman tersebut masih terlalu abstrak. Penangguhan akun Trump selama dua tahun dipandang terlalu ringan dan mengirimkan pesan bahwa Facebook selalu terbuka, bahkan bagi beberapa pelanggar masalah yang serius.
Shireen Mitchell adalah pendiri Stop Online Violence Against Women, “Fakta bahwa mereka memperlakukan hal ini sebagai penangguhan, apakah itu berarti para pemimpin dunia lainnya juga berhenti sejenak? Itu mungkin bisa saja berarti demikian. Mereka mungkin punya kesempatan untuk melanjutkannya kemudian.”
Facebook menyampaikan tokoh-tokoh masyarakat yang akhirnya kembali memiliki akun di media sosial itu akan menghadapi hukuman tambahan atas beberapa pelanggaran yang berulang, mulai dari satu bulan hingga dua tahun. Hanya kasus yang dianggap "ekstrem" yang mendapatkan penangguhan secara permanen.
Nick Clegg, wakil presiden urusan global di Facebook mengemukakan, “Tidak peduli siapa pun. Bisa saja Paus, Ratu Inggris, Presiden Amerika Serikat, Anda tidak dapat menggunakan layanan kami. Saya harap banyak orang menilai ini masuk akal, jika ada upaya untuk membantu, bersekongkol, memicu, atau memuji berbagai tindak kekerasan.”
Sementara perusahaan media sosial itu membentuk sebuah dewan pengawas independen untuk meninjau keputusan moderasi kontennya, sebagian ahli berpendapat dewan pengawas itu sendiri adalah untuk mengurangi rasa bersalah.
Selama setahun terakhir, eksekutif Facebook telah meminta pemerintah untuk memainkan peran yang lebih besar dan berperan dalam menentukan aturan pada internet.
Sementara Facebook akan lebih kritis mengamati ujaran para pemimpin dunia, yang pasti adalah penilaian yang kritis terhadap Facebook sendiri tidak akan berhenti dalam waktu dekat. [mg/lt]
