Penasihat Khusus PBB untuk Libya, Stephanie Williams, meminta lembaga-lembaga terkait di negara itu untuk “menghormati dan mendukung keinginan 2,8 juta warga Libya yang sudah mendaftar untuk memilih,” demikian disampaikan juru bicara PBB, pada Kamis (23/12).
Berbicara kepada wartawan di New York, juru bicara PBB Farhan Haq mengutip Williams mengatakan Komisi Pemilihan Umum Nasional Libya, pada Rabu (22/12) mengumumkan bahwa "meskipun terdapat kesiapan teknis, komisi itu tidak bisa memenuhi tanggal 24 Desember 2021 yang ditetapkan oleh peta jalan politik untuk pemilu nasional."
Dalam pernyataan itu, Penasihat Khusus itu mengatakan demi menciptakan solusi krisis politik Libya dan stabilitas yang bertahan lama, pemilihan presiden dan parlemen harus berlangsung dalam “kondisi yang sesuai, dengan kinerja semua kandidat untuk mengakhiri transisi politik secara damai dan pemindahan kekuasaan ke lembaga-lembaga yang dipilih secara demokratis.”
Penasihat Khusus itu mengatakan bahwa tantangan yang ada saat ini dalam proses pemilihan “sama sekali tidak boleh digunakan sebagai alat untuk merusak stabilitas dan kemajuan yang telah dicapai di Libya selama 15 bulan terakhir.”
Stephanie Williams melalui juru bicara PBB, Farhan Haq, sangat mendesak lembaga terkait dan semua aktor politik untuk fokus pada proses pemilu dan menciptakan kondisi politik dan keamanan guna mengamankan penyelenggaraan “pemilihan umum yang inklusif, bebas, adil, damai dan kredibel, yang hasilnya akan diterima oleh semua pihak.” [my/em]
