Berapa sebenarnya korban meninggal akibat terinfeksi virus corona di Indonesia? Bagaimana peta sebarannya? Apakah angka-angka yang muncul valid sebagai pijakan kebijakan? Berbagai pertanyaan besar itu menjadi salah satu sumber silang pendapat, antara pemerintah dengan sejumlah ahli epidemiologi dan aktivis gerakan masyarakat.
Sejak awal organisasi kesehatan dunia (WHO) meminta negara-negara memasukkan mereka yang meninggal dengan gejala infeksi virus corona ke dalam data jumlah korban. Namun Indonesia memutuskan, hanya mencatat pasien yang terkonfirmasi saja ke dalam kelompok ini.
Irma Hidayana, salah satu pendiri laporcovid19.org menyinggung pilihan pemerintah itu, sebagai salah satu alasan berdirinya platform tersebut.
“Kita tidak berniat untuk membandingkan atau membangun sebuah data yang kontroversif dengan pemerintah. Niat awal kami ada kebingungan sebenarnya menjawab keresahan, sebenarnya ketika kami melihat beberapa informasi yang kami dapatkan sejak awal Maret, kok data yang dilaporkan oleh Juru Bicara Gugur Tugas Pak Yuri setiap jam 4 sore itu rasanya kok sedikit sekali,” ujar Irma.
Karena itu pula, laporcovid membangun partisipasi warga dalam menyusun data dari bawah. Mereka mampu mengelola data dari lebih 480 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Laporcovid19.org meyakini, data sangat penting dalam merancang kebijakan. Mereka mengklaim, jumlah kematian akibat virus corona sekitar 3,5 kali lipat lebih tinggi dibanding akan resmi pemerintah.
“Kita pengen bekerja sama, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, supaya kita bisa mengintegrasikan, apa yang bisa kita dapatkan di lapangan dengan apa yang didapatkan oleh pemerintah pusat,” tambah Irma.
Irma menyampaikan itu dalam diskusi daring yang diselenggarakan Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Indonesian Association for Public Administration (IAPA) dan Policylab. Diskusi yang digelar Rabu (27/5) sore ini juga menghadirkan Abetnego Tarigan dari Kantor Staf Presiden, Pandu Riono epidemiolog dari Universitas Indonesia, dan Yanuar Nugroho dari Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) yang juga ikut menggagas "Satu Data Indonesia".
Data Sebagai Dasar Kebijakan
Setiap hari, pemerintah daerah dan pusat mempublikasikan data. Angka-angka dan grafik terus berganti, menunjukkan sejauh apa penyebaran virus corona dan korban jatuh. Namun, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono menyebut, setiap data dari manapun asalnya, harus dilihat secara skeptis.
“Kalau lihat data ini, janganlah percaya setiap data itu benar. Kita harus skeptis walaupun data itu dilakukan oleh Badan Litbang atau peneliti. Belum tentu benar, metodologinya seperti apa. Sebagai seorang akademisi harus jujur kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pengumpulan data, pengambilan sampel-nya salah. Data itu full of bias,” kata Pandu.
Pandu adalah pakar yang pertama kali membuat permodelan kasus virus corona di Indonesia, jauh sebelum para ahli lain melakukan hal yang sama. Dia bersama rekan-rekannya di UI, juga termasuk paling awal memperingatkan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan tentang potensi penyebaran virus corona di Indonesia. Ketika itu, Kementerian Kesehatan termasuk yang selalu menolak kemungkinan virus corona sudah masuk ke Indonesia sejak awal tahun.
“Waktu itu saya mulai gemes banget sama teman-teman di Kemenkes. Ini orang-orang pintar, kok malah denial dan enggak ada yang berani melawan,” kata Pandu.
Dia akhirnya bergerilya melalui sejumlah orang agar data hasil penelitiannya didengarkan pemerintah. Berkat upaya gigih itulah, sejumlah lembaga negara mulai mau melirik data tersebut.
Pandu berprinsip, data pemerintah yang dikumpulkan dengan biaya dari publik harus bersifat terbuka. Sementara banyak lembaga resmi, terutama di sektor kesehatan, berkeyakinan data itu hanya milik mereka. Padahal keterbukaan data penting untuk didiskusikan, agar ditemukan potensi kesalahannya.
“Karena selama ini data tidak dipakai untuk pengambilan keputusan. Tidak dianalisis. Tidak tahu kelemahan data atau dibiarkan saja dan diasumsikan datanya akurat,” tambah Pandu.
Pandu memberi gambaran, jika data saat ini tidak akurat, kemudian pemerintah mengambil kebijakan pelonggaran di berbagai sektor, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang kedua virus corona yang besar.
Data dan Kebijakan Berbeda
Yanuar Nugroho, peneliti yang juga pernah masuk ke pemerintahan untuk membuat "Satu Data Indonesia" menyebut, data dan kebijakan adalah dua ranah yang berbeda. Dia bahkan mengatakan, antara riset dan data, tidak terkoneksi dengan kebijakan. Riset adalah intelectual moment, sedangkan kebijakan adalah political moment.
“Karena memang secara filosofis, riset, data, evidence dan policy itu ada di dalam dua domain yang berbeda. Karena itu menjadi tugas mereka, akademisi yang masuk ke pengambilan kebijakan atau pembuat kebijakan yang terekspos secara intelektual, yang semakin pintar, untuk mendekatkan dua dunia itu,” kata Yanuar.
Karena itulah, Yanuar mendorong baik keterlibatan lembaga di luar pemerintah dalam penyusunan data. Di sisi lain, pemerintah wajib meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan terus membangun kapasitas dalam pengelolaan data. Yang juga harus dipahami oleh peneliti, kata Yanuar, adalah bahwa data memiliki dampak politik, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah diwarnai pertimbangan politis, tidak sekedar data.
Pemerintah Pastikan Transparan
Abetnego Tarigan dari Kantor Staf Presiden (KSP) menolak tuduhan bahwa ada yang disembunyikan pemerintah terkait data pandemi virus corona. yang sebenarnya terjadi, lanjutnya adalah kekurangan dan persoalan dalam pengumpulan data itu sendiri.
Harus diingat, kata Abetnego, Presiden Jokowi sendiri secara terbuka meminta data disusun secara transparan.
Indonesia diakui Abetnego memiliki masalah dalam persoalan data sejak lama. Pandemi virus corona ini membuka tabir, di sektor kesehatan juga ada persoalan pelik yang butuh waktu untuk diselesaikan.
“Urgensi kita untuk merapikan dan mengkonsolidasikan data ini juga menjadi penting. Kalau pertanyaannya apa ada yang ditutup-tutupi, sampai sekarang dalam diskusi atau pembicaraan-pembicaraan di internal enggak ada mengarah ke sana. Tapi memang ada problem serius di kita mengenai, tadi, mulai dari kapasitas, kesiapan sistem kemudian konsistensi dalam mengelola data itu,” kata Abetnego. [ns/ab]
