Pemerintahan presiden Donald Trump telah mengumumkan kebijakan baru yang akan menghalangi para imigran yang telah berada di Amerika Serikat untuk mendapatkan status penduduk tetap atau warganegara jika mereka menerima tunjangan umum seperti Medicaid, bantuan makanan atau perumahan. Para aktivis memprotes peraturan yang diumumkan hari Senin itu, yang mereka katakan menarget para imigran miskin.
Arturo Balbino memasuki Amerika Serikat secara ilegal 14 tahun silam. Ia memiliki istri dan anak-anak yang berkewarganegaraan Amerika. Ia juga memiliki surat keterangan dari sebuah perusahaan konstruksi yang memastikan ia bekerja di perusahaan tersebut.
Namun pada Maret lalu, permohonannya untuk menjadi penduduk tetap yang legal ditolak. Alasannya? Keluarganya menggunakan program bantuan makanan dan Medicaid, program-program bantuan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah.
Arturo Balbino mengemukakan, "Saya ingin memikirkan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan saya akan dapat bersama keluarga saya kembali. Sukar sekali memikirkan bahwa saya tidak akan dapat kembali untuk melihat anak-anak saya tumbuh besar.”
Akan ada lebih banyak lagi orang-orang seperti Balbino, imigran yang ditolak permohonannya mendapatkan status penduduk tetap yang sah karena mereka dianggap membebani para pembayar pajak, berdasarkan kebijakan baru yang diumumkan hari Senin ini.
Ken Cuccinelli, penjabat direktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi Amerika, USCIS. Cuccinelli mengatakan, "Pemerintahan Presiden Trump memperkuat gagasan kemandirian dan tanggung jawab pribadi yang memastikan bahwa imigran mampu menghidupi diri mereka sendiri dan sukses di Amerika. Peraturan kami secara umum mencegah orang-orang asing yang kemungkinan besar akan menjadi beban masyarakat itu memasuki Amerika Serikat atau tinggal di sini dan mendapatkan status penduduk tetap yang legal.”
Beban masyarakat didefinisikan sebagai orang yang menerima satu atau lebih tunjangan pemerintah, seperti bantuan medis atau perumahan, selama lebih dari 12 bulan dalam jangka waktu 36 bulan.
Para aktivis imigrasi menuduh pemerintah secara tidak adil menarget para imigran miskin. Peraturan itu baru akan berlaku mulai pertengahan Oktober, tetapi dampaknya telah dirasakan oleh komunitas imigran.
Cristobal Ramon, analis kebijakan senior di Bipartisan Policy Center's Immigration Project, mengatakan, "Peraturan mengenai beban masyarakat itu telah menghalangi sejumlah individu yang berusaha mendapat akses ke tunjangan pemerintah, hanya karena mereka khawatir akan terdeteksi oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai, misalnya, untuk tindakan penegakan imigrasi, atau menjadi target peraturan mengenai beban masyarakat tersebut.”
Presiden Trump mencalonkan diri lagi dalam pemilu 2020, dan sikap kerasnya mengenai imigrasi mungkin mendatangkan dukungan baginya.
Cristobal Ramon dari lembaga kajian Bipartisan Policy Center mengemukakan, "Dengan basis pendukungnya, ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan baginya dan sesuatu yang mungkin ia gembar-gemborkan pada masa mendatang, terutama jika Demokrat terus berbicara mengenai perluasan tunjangan pemerintah bagi imigran gelap.”
Peraturan ini tidak mempengaruhi program imigrasi berbasis kemanusiaan bagi para pengungsi dan pencari suaka, dan tidak berlaku bagi para korban perdagangan manusia dan kekerasan dalam rumah tangga.
Peraturan ini juga tidak mempengaruhi imigrasi berbasis keluarga, karena warganegara yang mensponsori anggota keluarganya untuk mendapatkan status penduduk tetap telah menyerahkan “surat pernyataan tertulis mengenai dukungan” yang menunjukkan mereka dapat memberikan bantuan finansial. [uh/ab]
