Selama hampir 80 tahun terakhir, Amerika Serikat telah menawarkan jalan menuju kewarganegaraan bagi orang asing yang secara sukarela bertugas di militer Amerika. Berdasarkan Undang-undang (UU) Kewarganegaraan, Nationality Act of 1940, anggota dinas militer kelahiran asing yang atasannya menyatakan bahwa mereka bertugas dengan hormat, bisa menggunakan proses yang dipercepat untuk memperoleh kewarganegaraan AS.
Proses tersebut berubah pada Oktober 2017, ketika pemerintahan Trump menambahkan persyaratan baru bagi pelamar
Alih-alih bisa memulai proses pendaftaran segera setelah melapor ke pelatihan dasar dengan sekurangnya satu hari dinas, pemegang kartu hijau (green card) terlebih dahulu harus menyelesaikan persyaratan pelatihan militer mereka. Persyaratannya, yaitu minimal 180 hari berturut-turut dinas aktif, atau setidaknya satu tahun layanan yang memuaskan di luar dinas aktif dan lulus pemeriksaan latar belakang yang ekstensif.
Pada saat itu, Stephanie Miller, direktur kebijakan aksesi militer di Departemen Pertahanan, menjelaskan bahwa "meskipun departemen pertahanan mengakui nilai kewarganegaraan AS yang dipercepat yang dicapai melalui dinas militer, adalah kepentingan nasional untuk memastikan semua anggota dinas saat ini dan yang akan datang menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan penyesuaian sebelum menjadi warga negara."
Bulan lalu, seorang hakim federal memutuskan kebijakan itu melanggar hukum, melancarkan jalan bagi dilanjutkannya kembali proses cepat kewarganegaraan.
Hakim Pengadilan Distrik AS Ellen Huvelle memutuskan pada 26 Agustus bahwa menurut undang-undang imigrasi, Departemen Pertahanan harus memberikan dokumen kepada anggota layanan yang meminta sertifikasi kewarganegaraan yang diperlukan sehingga mereka bisa memenuhi "layanan kualifikasi satu hari".
VOA meminta komentar dari Departemen Pertahanan mengenai keputusan itu, tetapi Dephan AS kepada Departemen Kehakiman AS yang tidak mengungkapkan apakah mereka mungkin mengajukan banding atas keputusan tersebut dan mengatakan tidak mengomentari keputusan hakim baru-baru ini.
Scarlet Kim, staf pengacara Proyek Keamanan Nasional di American Civil Liberties Union (ACLU), mengatakan ia senang dengan keputusan itu.
"Kami senang bahwa klien kami dan ribuan orang lain seperti mereka akhirnya bisa memperoleh manfaat dari jalur yang dipercepat menuju kewarganegaraan yang telah mereka peroleh dengan benar melalui dinas militernya yang terhormat." [my/pp]
