Sebuah pengadilan banding Pakistan pada Selasa (29/8) menangguhkan vonis bersalah korupsi dan hukuman tiga tahun penjara terhadap Imran Khan, kata pengacaranya dan pejabat pengadilan. Putusan pengadilan tersebut merupakan kemenangan hukum bagi mantan perdana menteri yang sangat populer itu.
Meskipun ia akan menghadapi persidangan ulang pada waktunya, putusan tersebut akan memungkinkan Khan, 70, mengikuti pemilihan parlemen mendatang. Khan membantah tuduhan terhadapnya, dan bersikeras bahwa ia tidak melanggar aturan apa pun.
Pengadilan Tinggi Islamabad tersebut juga mengeluarkan putusan yang membebaskan Khan dengan jaminan, tetapi belum jelas apakah ia akan segera dibebaskan karena ia masih menghadapi banyak dakwaan lain yang diajukan sejak pemecatannya melalui mosi tidak percaya di parlemen pada April 2022.
Pengacara Khan, Shoaib Shaheen mengatakan Pengadilan Tinggi Islamabad mengeluarkan perintah lisan singkat dan keputusan tertulis akan dikeluarkan kemudian. Khan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman awal bulan ini oleh pengadilan yang memutuskan ia menyembunyikan aset setelah menjual hadiah negara yang ia terima saat menjabat.
“Imran Khan kembali berhak memimpin partai Tehreek-e-Insaf di Pakistan berdasarkan perintah pengadilan hari ini,” kata Babar Awan, pengacara senior Khan lainnya, kepada wartawan setelah pengumuman keputusan tersebut.
Awal bulan ini, Komisi Pemilihan Umum Pakistan telah mendiskualifikasi Khan dari pencalonannya selama lima tahun. Berdasarkan undang-undang Pakistan, tidak ada terpidana yang berhak memimpin partai, mencalonkan diri dalam pemilu, atau memegang jabatan publik.
Sejak penggulingannya, Khan mengatakan bahwa pemecatannya adalah sebuah konspirasi yang dilakukan Amerika Serikat (AS), penggantinya Shehbaz Sharif, dan militer Pakistan – tuduhan yang mereka semua bantah. Sharif mengundurkan diri bulan ini setelah masa jabatan parlemen berakhir. Sementara itu, Pakistan menghadapi gejolak ekonomi dan politik yang semakin parah.
Pemungutan suara yang akan datang menjadi rumit karena adanya pengumuman dari badan pengawas pemilu bahwa pemilu harus ditunda setidaknya tiga sampai empat bulan karena perlu lebih banyak waktu untuk menyusun ulang daerah pemilihan agar sesuai dengan sensus yang diadakan baru-baru ini.
Berdasarkan konstitusi, pemungutan suara akan diadakan pada bulan Oktober atau November. Sampai saat itu, penjabat Perdana Menteri Anwaar-ul-Haq Kakar menjalankan urusan sehari-hari. Kakar mengatakan bahwa ia akan memastikan pemungutan suara diadakan secara bebas, adil dan transparan. [ab/uh]
Forum