Pengadilan tertinggi Irak memutuskan koalisi Perdana Menteri Nouri al-Maliki meraih mayoritas di parlemen sehingga memberi dorongan bagi upaya Maliki untuk mempertahankan posisi yang telah ia jabat sejak 2006.
Keputusan itu dikeluarkan hari Senin, beberapa jam setelah Maliki mengumumkan ia akan menggugat Presiden Fouad Massoum karena tidak memenuhi tenggat hari Minggu untuk mencalonkan perdana menteri baru.
Belum jelas kapan atau apakah Massoum akan meminta Maliki untuk membentuk pemerintahan baru.
Sebelum keputusan itu, PBB dan Amerika telah menyatakan dukungan bagi Massoum dan penunjukkan perdana menteri baru untuk memimpin pemerintahan baru yang inklusif di Irak.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan pembentukan pemerintah penting bagi stabilitas Irak dan mendesak Maliki agar tidak memperkeruh situasi.
