Sebuah pengadilan Kenya hari Senin menangguhkan untuk sementara waktu rencana pemerintah mengirimkan polisi ke Haiti dalam misi yang didukung PBB, yang bertujuan untuk memulihkan ketenangan di negara di kawasan Karibia yang dipenuhi geng-geng penjahat itu.
Dewan Keamanan PBB pekan lalu menyetujui pembentukan pasukan keamanan multinasional pimpinan Kenya untuk Haiti, dengan Nairobi menjanjikan pengiriman 1.000 polisi.
Tetapi sebuah pengadilan Nairobi mengeluarkan perintah sementara pada hari Senin dalam kasus yang diajukan oleh politisi oposisi Ekuru Aukot, yang berpendapat bahwa pengerahan itu inkonstitusional karena tidak didukung oleh UU atau perjanjian apa pun.
Aukot, pengacara yang membantu merancang revisi konstitusi Kenya tahun 2010, menuduh bahwa Kenya mengerahkan polisinya keluar negeri pada waktu mereka sendiri gagal mengatasi situasi tidak aman di dalam negeri.
“Saya puas karena permohonan dan petisi itu mengangkat isu-isu mendasar mengenai kepentingan nasional dan publik yang memerlukan pertimbangan segera,” kata hakim Pengadilan Tinggi Enock Mwita.
“Dengan ini perintah konservatori dikeluarkan untuk melarang responden mengerahkan polisi ke Haiti atau negara lainnya hingga 24 Oktober 2023,” demikian bunyi putusan yang dilihat oleh kantor berita AFP.
Haiti, negara termiskin di Belahan Bumi Barat, dalam situasi bergejolak selama bertahun-tahun, dengan geng-geng bersenjata menguasai beberapa daerah di negara itu dan melancarkan kekerasan yang kejam, dan perekonomian serta sistem kesehatan masyarakatnya juga terpuruk. Rincian penempatan pasukan di Kenya masih belum selesai, dengan parlemen harus menyetujui terlebih dulu langkah tersebut sesuai ketentuan hukum.
Dalam misi dukungan PBB itu – pada awalnya disetujui untuk periode satu tahun – polisi Kenya akan melakukan ofensif bersama-sama dengan polisi Haiti, yang kalah dalam jumlah personel dan persenjataan dari para anggota geng.
Keterlibatan Kenya telah dikritik di dalam negeri, dan banyak yang mempertanyakan makna misi berbahaya tersebut.
Kenya dianggap sebagai jangkar demokrasi di Afrika Timur dan telah berpartisipasi dalam berbagai operasi pemeliharaan perdamaian di wilayah sekitarnya termasuk di Republik Demokratik Kongo dan Somalia, serta di berbagai negara lainnya. [uh/ab]
Forum