Pengadilan Tinggi Australia memblokir rencana pemerintah mengalihkan ratusan pencari suaka ke Malaysia.
Dalam keputusan enam banding satu yang diumumkan, Rabu (31/8), pengadilan menyetujui sepasang pencari suaka yang berpendapat kesepakatan tersebut ilegal, karena Kuala Lumpur belum menandatangani perjanjian internasional tentang perlakuan terhadap pengungsi, dan tidak terikat hukum untuk menjamin hak-hak pencari suaka.
Menteri Imigrasi Australia, Chris Bowen, menilai putusan Pengadilan Tinggi itu "sangat mengecewakan." Putusan itu, menurutnya, menimbulkan "pukulan signifikan" bagi upaya pemerintah untuk "memutus pola usaha perdagangan manusia."
Pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard bulan lalu setuju untuk menerima 4.000 pencari suaka yang sekarang ini sedang menunggu dimukimkan kembali di Malaysia, sedangkan Malaysia akan menerima 800 pencari suaka tidak berdokumen dari Australia sementara permohonan suaka mereka diproses.
Pengadilan tersebut mengeluarkan putusan sementara terhadap rencana pemerintah awal bulan ini.