Pengadilan Korea Selatan memutuskan bahwa mantan kepala polisi ibu kota negara itu dan dua petugas lainnya tidak bersalah atas kegagalan dalam menangani kerumunan massa saat perayaan Halloween yang menewaskan hampir 160 orang pada 2022.
Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Distrik Seoul Barat memicu kemarahan dari para kerabat yang berduka dan pengacara mereka. Mereka menuduh pengadilan menolak untuk meminta pertanggungjawaban pejabat tingkat tinggi atas sebuah insiden yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya perencanaan bencana dan tidak memadainya respons tanggap darurat.
Kim Kwang-ho, mantan kepala Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, adalah pejabat polisi paling senior di antara lebih dari 20 pejabat polisi dan pemerintah yang didakwa atas insiden berdesak-desakan di Itaewon, sebuah distrik hiburan malam yang populer di Seoul. Jaksa menuntut hukuman lima tahun penjara bagi Kim.
Investigasi yang dipimpin oleh Badan Kepolisian Nasional mendapati bahwa polisi dan pejabat setempat gagal merencanakan tindakan pengendalian massa yang efektif, meskipun mereka memperkirakan lebih dari 100.000 orang akan berkumpul untuk acara Halloween di kawasan Itaewon.
Para penyelidik menemukan bahwa polisi Seoul hanya menugaskan 137 petugas ke Itaewon pada hari kejadian tersebut. Polisi juga mengabaikan panggilan hotline yang dilakukan oleh pejalan kaki yang memperingatkan akan membengkaknya kerumunan sebelum lonjakan tersebut berubah menjadi mematikan. Begitu orang-orang mulai terjepit di sebuah gang dekat Hotel Hamilton, mereka gagal mengendalikan lokasi tersebut dan mengizinkan paramedis untuk menghubungi korban cedera tepat waktu.
Beberapa ahli menyebut kejadian tersebut sebagai "bencana buatan manusia" yang sebenarnya bisa dicegah dengan langkah-langkah yang relatif sederhana seperti mempekerjakan lebih banyak polisi dan pekerja publik untuk memantau titik-titik kemacetan, menerapkan jalur pejalan kaki satu arah dan memblokir jalan-jalan sempit.
Pengadilan Seoul membebaskan Kim dari kelalaian profesional, dengan mengatakan bahwa jaksa gagal membuktikan bahwa Kim telah melanggar tugasnya atau menemukan hubungan antara tindakannya dengan tingginya angka kematian dan cedera. Pengadilan juga membebaskan dua petugas polisi berpangkat lebih rendah yang menghadapi dakwaan serupa.
Keluarga Bencana Itaewon yang Berduka, sebuah kelompok yang mewakili para korban bencana, mengatakan keputusan tersebut “tidak jujur” dan “tidak mungkin untuk dipahami” dan menyerukan jaksa untuk mengajukan banding.
“Kami mengecam keras pejabat utama Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, yang mengabaikan tugas mereka dalam pencegahan, persiapan, dan respons meskipun sudah mengantisipasi terjadinya kerumunan besar, dan yang hingga saat ini menyangkal tanggung jawab mereka, diberikan izin untuk bebas," kata kelompok itu.
Pengadilan yang sama pada awal bulan ini menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada mantan kepala kantor polisi distrik Yongsan Seoul dan memvonis dua rekannya karena kelalaian profesional yang mengakibatkan kematian. Dalam putusannya, pengadilan menyebut mereka gagal mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kerumunan dan menanggapi kerumunan massa. Salah satu petugas lainnya juga dikirim ke penjara, sementara yang lainnya divonis hukuman percobaan.
Pengadilan membebaskan Park Hee-young, kepala kantor lingkungan Yongsan, dan tiga pejabat lingkungan lainnya, dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengendalikan atau membubarkan massa. [ft/rs]
