Meskipun Kementerian Pertanian sudah memastikan pasokan beras hingga masa panen pada Maret 2018 masih dalam batas aman, Kementerian Perdagangan tetap membuka keran impor beras bagi sekitar 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand, yang akan tiba pada akhir Januari ini. Kebijakan impor beras ini adalah yang pertama kali dalam dua tahun terakhir.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dr. Enny Sri Hartati kepada VOA, Senin (15/1) mengatakan kebijakan impor yang dilakukan pemerintah menjelang panen raya ini akan sangat merugikan petani. Apalagi beras jenis khusus yang diimpor pemerintah itu akan dijual dengan harga medium sehingga berpotensi merusak harga beras di pasar. Enny juga mempertanyakan alasan pemerintah yang mengimpor beras jenis khusus padahal menurutnya mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras medium.
"Normalnya barang beras tiba di pelabuhan mungkin akhir Januari (itu juga dengan proses yang kilat) artinya beras itu menambah pasokan yang ada di pasar beras itu baru pertengahan Februari, dua minggu kemudian akhir Februari sudah panen raya. Yang menjadi persoalan di dalam pasar beras itu adalah beras medium. Di beras medium lah pemerintah perlu hadir menstabilkan harganya. Bagaimana mungkin ketika petani panen, ada beras premium yang harganya medium sementara beras para petani pada umumnya kebanyakan beras medium. Siapa yang mau membeli beras petani? Sudah kualitasnya lebih rendah, harganya sama dengan beras kelas premium," tukas Enny.
Lebih jauh Enny mengatakan jika akurasi data pemerintah akurat maka sebenarnya tidak akan terjadi keterlambatan untuk menentukan apakah harus melakukan impor atau tidak.
“Impor bukanlah sesuatu hal yang dilarang karena memang diperbolehkan Undang-undang Pangan ketika stok atau kebutuhan di dalam negeri kurang,” tegas Enny.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan impor 500 ribu ton beras yang dilakukan untuk menambah stok Perum Bulog itu karena cadangan beras di Bulog sedianya tidak boleh kurang dari satu juta ton. Pemerintah, tambah Kalla, tidak boleh mengambil risiko stok, meski panen beras bisa terjadi pada Januari, Februari, atau Maret. Saat ini cadangan beras Bulog mencapai sekitar 930 ribu ton.
Alasan lain, menurut Kalla adalah untuk meredam lonjakan harga beberapa bulan terakhir ini. Wapres memastikan harga beras yang akan beredar nanti dijaga seusai harga patokan sehingga tetap melindungi produksi beras para petani di dalam negeri.
"Yang paling penting pemerintah menyiapkan cadangan yang cukup. Kita demi menjaga jangan sampai harga beras naik terus," ujar Kalla.
Badan Pusat Statistik BPS menyatakan konsumsi beras dalam masyarakat adalah 114 kilogram per tahun, per kapita. Dengan jumlah penduduk sekitar 220-260 juta jiwa, maka Indonesia membutuhkan sekitar 28 juta ton beras per tahun. Sementara produksi beras paling tinggi yakni 30 juta ton per tahun.
Menurut pemantauan VOA, harga beras di pasar-pasar tradisional di Jakarta kini memang terus merangkak naik. Harga beras kualitas medium di pasar Perumnas Jakarta Timur misalnya, naik lebih dari Rp.1.500 per kilogram.
Salah seorang penjual beras di pasar itu, Deny, mengatakan pekan ini ia telah menjual beras dengan harga antara Rp 10.500 hingga Rp 13.500 per kilogram. Pekan sebelumnya harga tertinggi “hanya” Rp.12.000 per kilogram. Para pembeli, ujar Denny, kerap menyampaikan keluhan karena anomali kenaikan harga ini.
"Semakin hari semakin naik, kita juga kesulitan sekali untuk mendapatkan beras murah, padahal kita masyarakat biasa mengharapkan mendapatkan yang lebih murah," tutur Yanto, seorang warga.
Sementara, Deni mengatakan, "Harapan (saya) pemerintah stabilin harga, berasnya kasihan dong rakyat."
"Kalau bisa cepetan diturunin soalnya ini kan harus, kebutuhan kita sehari-hari, ya makan," tambah Santi.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Edhy Prabowo meminta pemerintah segera membuka data persediaan beras, termasuk data di gudang importir, demi transparansi dan menjawab keingintahuan publik. [fw/em]
