Suhu politik di tanah air menghangat terkait isu Partai Komunis Indonesia. Keadaan ini dipicu oleh dua pernyataan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo.
Jenderal bintang empat ini menimbulkan polemik setelah memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S (Gerakan 30 September) PKI. Imbauan serupa juga dia tujukan kepada masyarakat. Alasannya supaya generasi muda mengetahui soal salah satu sejarah kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia tersebut.
Seruan ini kontroversial karena sejak rezim Orde Baru dipimpin Soeharto tumbang pada 1998, film garapan sutradara Arifin C. Noer itu sudah dilarang diputar di televisi. Ketika Soeharto masih berkuasa, film G30S PKI diputar saban 30 September malam di staisun Televisi Republik Indonesia (TVRI).
Sehabis itu, Gatot mengungkapkan ada lembaga non militer membeli lima ribu pucuk senjata secara ilegal. Tidak lama setelah pernyataan itu keluar, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan memberikan klarifikasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan Wiranto ikut menanggapi guna menenangkan suasana.
Kepada VOA Rabu (27/9), pengamat militer dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie menilai berbagai gerakan Gatot sebagai upaya untuk menghimpun dukungan politik, melalui kunjungan ke para ulama dan kampus-kampus, serta pernyataan mengenai impor ribuan senjata ilegal.
Connie menambahkan ada beberapa hal yang dilanggar oleh Gatot terkait pernyataannya tersebut. Pertama, karena yang disampaikan adalah data intelijen A1 (diyakini kebenarannya), berarti yang dapat menerima laporan itu hanya Presiden Joko Widodo yang merupakan Panglima Tertinggi TNI.
Kedua, sebagai tentara Gatot terikat pada sumpah prajurit, yakni mesti memegang teguh rahasia. Connie menganggap Gatot bersalah karena membuka informasi sangat rahasia di depan publik. Ketiga, dia tidak boleh mengeluarkan pernyataan untuk menyerbu institusi lain.
"Menurut saya salah satu bentuk konkrit pertanggung jawaban beliau itu, hanya dua untuk membereskan hal ini karena kalau tidak akan ramai terus ini. Pertama,membuktikan bahwa senjata itu memang ada lima ribu karena kalau itu data dari A1 itu melesetnya tidak boleh segitu banyak. Kalau itu muncul adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada tentara karena mana mungkin sih data A1 berarti dari BAIS (intelijennya TNI) masak segitu parah jeleknya. Kalau tidak bisa dibuktikan, yang kena imbasnya TNI dianggapnya kita punya TNI yang tidak kompeten apalagi intelijennya seolah-olah kacau balau," ungkap Connie.
Lebih lanjut Connie menjelaskan kalau dianggap ada pihak-pihak dalam tubuh Polri menjadi ancaman negara, Gatot seharusnya bisa melaporkan hal itu kepada Presiden, Menteri Pertahanan, atau Menkopolhukam. Atau bahkan Gatot bisa menelepon langsung kepada Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian untuk membahas isu tersebut.
Connie mengingatkan pernyataan Gatot itu bisa berbahaya bagi situasi keamanan negara kalau terus dibiarkan.
Komisi Pertahanan DPR RI akan memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk meminta klarifikasi atas pernyataannya terkait pembelian 5.000 pucuk senjata secara ilegal, koordinasi antar lembaga juga akan digali.
Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, "Kami kan mengetahui polemik ini kan dari media sehingga supaya tidak ada kesimpangsiuran kami sudah sepakat untuk mengagendakan rapat kerja dengan panglima TNI minggu depan mungkin tanggal 2 (Oktober). Jadi di situ akan kita elaborasi lagi karena pertama dalam konteks penyampaian informasi tersebut apakah ada potensi pelanggaran UU intelijen."
Connie menyatakan Gatot harus bisa menunjukkan bukti soal adanya impor lima ribu senjata secara ilegal itu dalam rapat dengan Komisi I Bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2 Oktober mendatang. Dia menambahkan semua pihak yang terlibat dalam hal ini juga harus dipanggil.
Menanggapi pernyataan Gatot tentang pembelian lima pucuk senjata secara ilegal, Menkopolhukam Wiranto mengaku sudah meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Polri, Panglima TNI, dan Kepala BIN. Menurut Wiranto tidak ada pembelian 5.000 senjata ilegal, yang ada kata Wiranto adalah pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad untuk sekolah intelijen oleh BIN.
Wiranto menekankan senjata tersebut buatan Pindad dan bukan dari luar negeri. Pembelian itu menggunakan dana APBN. Dia menambahkan Polri sudah mengizinkan pembelian senjata bukan standar TNI dari Pindad. Namun, dia menolak menjelaskan jenis senjata yang dibeli tersebut.
"Isu mengenai ini saya kira kita tutup karena sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dikuatirkan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang membeli senjata sampai 5.000 pucuk untuk hal-hal yang akan mengganggu kepentingan nasional atau keamanan nasional. Tidak sama sekali," tandas Wiranto.
Presiden Joko Widodo Rabu (27/9) sudah memanggil Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Menkopolhukam Wiranto. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar satu jam. [fw/al]
