Dalam wawancara dengan VOA disela seminar tentang "Bandung Conference And Beyond" di kampus UGM pekan ini, guru besar American University di Washington D.C, Prof. Amitav Acharya memuji kepemimpinan Indonesia dalam penyelenggaraan Konperensi Asia Afrika (KAA) 60 tahun lalu.
Tetapi, saat ini banyak pihak menilai kebijakan luar negeri Indonesia berubah. Misalnya keterlibatan dalam konstelasi politik regional ASEAN tidak sekuat era presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Karena itu, menurut Prof. Acharya- penulis buku "The End of American World Order", sebaiknya Indonesia menggunakan peringatan ke-60 KAA bulan April ini untuk mempertegas kembali kebijakan luar negerinya.
“Saya rasa ada keprihatinan mengenai kebijakan luar negeri pemerintah baru di Indonesia, misalnya kurangnya kiprah Indonesia di kawasan regional ASEAN. Tetapi itu lebih persepsi media yang menduga telah terjadi perbedaan besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Jadi sebaiknya Indonesia menjelaskan kembali kebijakan luar negerinya yang menguntungkan masyarakat. Sebaiknya jelaskan kebijakan luar negeri yang berorientasi masyarakat, atau setidaknya masyarakat paham bahwa kebijakan luar negeri member manfaat bagi mereka,” kata Prof. Amitav Acharya.
Di forum peringatan KAA tersebut, menurut Acharya, Indonesia juga bisa mendorong penguatan kerjasama kawasan Asia dan Afrika melalui transfer pengetahuan tentang kerjasama ekonomi regional.
“Tentang tata kelola dan kerjasama ekonomi, karena Afrika memiliki banyak institusi tetapi tidak memiliki cukup jaringan produksi transnasional. Afrika juga tidak memiliki aturan regional yang memudahkan aliran produk dari satu negara ke negara lain. Mekanisme seperti itu bisa dibagi oleh Asia untuk Afrika. Sebab Asia juga bisa belajar dari Afrika mengenai bantuan kemanusian yang banyak dilakukan di kawasan itu,” tambah Profesor Acharya.
Sementara itu, diplomat senior yang kini menjadi misi khusus PBB mengenai HAM di Palestina, Makarim Wibisono mengatakan, Konperensi Asia Afrika itu dalam arti semangat masih sangat bagus. Capaian utamanya dekolonisasi telah terlaksana meskipun masih sebatas politik karena kolonisasi secara ekonomi masih berlangsung.
Tetapi dewasa ini fokus dunia berada di Asia Timur, karena 55 persen perdagangan dunia serta 40 persen investasi dunia ada di Asia Timur. Oleh sebab itu, menurut Makarim Wibisono, Indonesia sebaiknya memperbaiki kebijakan luar negeri dengan terlebih dahulu memperbaiki kebijakan dalam negerinya.
“Karena ini peringatan, bukan konperensi penuh, ya memperingati (KAA) saja. Tetapi kalau mau lebih jauh, politik luar negeri itu merupakan perpanjangan dari politik dalam negeri. Dengan demikian politik dalam negerinya harus lebih baik dulu lah, enam bulan terakhir ini kita itu kan nggak beres. Kalau mau keluar negeri kan ya agak repot,” kata Makarim Wibisono.
Guru besar Jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM Profesor Mochtar Mas’oed mengingatkan, setelah 60 tahun banyak negara peserta KAA yang telah mengalami perubahan kebijakan luar negerinya.
"Kita sulit meyakinkan negara-negara yang dahulu di Asia Afrika. Timor Timur itu lepas (dari Indonesia) karena kita dianggap bukan teman mereka. Sekarang, soal Papua kita “dipukuli” oleh negara-negara yang dulu teman-teman kita (di KAA). Itu bagi ekonomi mungkin tidak kentara tetapi bagi pekerjaan politik itu sangat penting,” kata Profesor Mochtar Mas’oed.
Ketika membuka seminar dua hari "Bandung Conference And Beyond" yang diselenggarakan atas kerjasama antara UGM dan Universitas Queensland Australia, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menguraikan Dasa Sila Bandung yang dirumuskan sebagai hasil KAA 60 tahun lalu. Ia menegaskan, Dasa Sila Bandung masih relevan hingga sekarang.
"Saya seratus persen yakin bahwa kita semua sepakat jika semua prinsip dalam Dasa Sila Bandung itu masih relevan hingga sekarang. Bahkan lebih relevan pada situasi yang ada saat ini dan tentu saja kita tidak ragu menerapkan prinsip-prinsip yang tertera dalam Dasa Sila Bandung,” kata Retno LP Marsudi.
