Kelompok pengawas PBB menuduh Korea Utara melakukan kekerasan terhadap anak-anak, termasuk penyiksaan dalam tahanan, hukuman fisik di sekolah dan kerja paksa. Korea Utara adalah satu dari delapan negara yang diperiksa oleh komisi PBB yang memantau pelaksanaan Konvensi Hak Anak-anak.
Di antara yang banyak dicemaskan, komite PBB yang beranggota 18 orang menyatakan bahwa tidak ada ketentuan hukum di Korea Utara yang menjamin anak-anak bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam lain, atau perlakuan yang merendahkan atau hukuman.
Pakar mengatakan, bahwa anak-anak yang paling beresiko adalah mereka yang telah meninggalkan negara tanpa izin resmi dan dipaksa untuk kembali, anak- anak jalanan, dan mereka yang berada dalam tahanan, termasuk kamp-kamp tahanan.
Anggota Komite, Kirsten Sandberg mengatakan kepada VOA, bahwa hukum di Republik Demokratik Rakyat Korea, atau DPRK, tidak melarang pekerja anak. Dia mengatakan bahwa anak- anak sering dipaksa melakukan pekerjaan berbahaya, yang berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental mereka.
"Anak-anak di DPRK menghabiskan banyak waktu yang harus digunakan untuk pendidikan melakukan berbagai jenis pekerjaan. Ini mungkin dilakukan di sektor pertanian, dalam proyek bangunan, dan juga para siswa menggunakan waktu mereka pada sore hari bertugas sebagai guru, bekerja di pertanian atau mencari kayu bakar," ujar Sandberg.
Komite itu gusar melihat banyaknya anak yang ditempatkan di lembaga- lembaga sejak lahir hingga berumur 16 tahun. Tindakan lain yang meresahkan adalah pendaftaran anak-anak usia 16 atau 17 tahun ke dalam brigade pemuda gaya militer selama 10 tahun, di mana mereka dipaksa bekerja keras berjam-jam.
Sandberg mengatakan kepada VOA bahwa wakil Korea Utara dalam Komite Pemantau itu sepakat bahwa beberapa perbaikan dapat dilakukan di bidang tertentu. Tetapi, dia menambahkan bahwa DPRK tidak dapat menerima fakta yang dikemukakan Komite dalam beberapa isu, dengan menyebutnya sebagai palsu. [sp/al]
