Lembaga advokasi kebijakan dan jemaah Haji, Komnas Haji dan Umrah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda pengiriman jemaah haji untuk 2020. Hal ini untuk mencegah penularan corona kepada ratusan ribu jemaah dan ribuan petugas. Apalagi ada dua ribuan jemaah lanjut usia pada tahun ini yang rentan tertular corona.
Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj khawatir beralasan akan sulit menjaga jarak aman atau menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jika pemerintah nekad memberangkatkan mereka ke Arab Saudi.
"Dari pemberangkatan rumah jemaah, kita punya tradisi selamatan, syukuran yang mengumpulkan orang. Kemudian berangkat ke Asrama Haji juga diiringi dan ditampung juga melibatkan banyak orang. Ini saya kira bertentangan dengan kebijakan PSBB di daerah masing-masing," jelas Mustolih Siradj kepada VOA, Jumat (22/5).
Mustolih Siradj, yang juga Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menambahkan jaga jarak aman juga akan sulit dilakukan di Arab Saudi. Sebab, jika berkaca pada tahun lalu jumlah jemaah haji dari seluruh negara mencapai 2,4 juta orang.
Sementara total kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000. Rinciannya 199.518 untuk jemaah haji reguler, 2.040 kuota prioritas lanjut usia, 1.512 Petugas Haji Daerah (PHD), dan 250 Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIHU.
"Bisa jadi menjadi tidak happy bagi jemaah yang menunggu lama dan mereka yang punya kepentingan ekonomi. Ada banyak sektor penerbangan, catering, perhotelan. Tapi demi keselamatan jiwa ratusan ribu orang, saya kira keputusan ini harus segera cepat disampaikan presiden ke masyarakat," tambahnya.
Menanggapi itu, juru bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk memundurkan pengumuman kepastian penyelenggaraan haji pada tahun ini. Dari sebelumnya pada 20 Mei 2020 diundur menjadi awal Juni 2020. Menurut Oman, keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo.
"Secara teoritis lebih mepet, semua orang tahu. Soal ini memang perlu pandangan publik, terutama jemaah. Walaupun kami sudah melakukan survei, silakan mau menyampaikan aspirasinya seperti apa seperti Komnas Haji dan Umroh," tutur Oman kepada VOA, Jumat (22/5).
Oman menegaskan sudah menyiapkan kedua skema jadi tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Termasuk menyiapkan regulasi dan mekanisme penarikan dana pelunasan jemaah haji jika ingin ditarik kembali.
Sementara itu, Menteri Agama Fachrul Razi melalui keterangan tertulis, penundaan tersebut dikarenakan terlihat kegiatan persiapan haji yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Hal itu antara lain terlihat dari pemasangan tenda-tenda di Arafah.
Ibadah Haji pada tahun ini rencananya akan digelar pada akhir Juli mendatang, sedangkan jadwal pemberangkatan atau penerbangan kloter pertama jemaah haji Indonesia harus berangkat pada 26 Juni 2020. Kendati demikian, pemerintah Arab Saudi belum memastikan kepastian penyelenggaraan musim haji 2020. [sm/ft]
