Lonjakan kasus virus corona baru telah mendorong para pemimpin Perancis dan Jerman untuk memberlakukan PSBB baru untuk menghentikan penyebaran virus tersebut.
Dalam pidato di televisi hari Rabu (28/1), Presiden Perancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa PSBB satu bulan secara nasional akan mulai berlaku hari Jumat (30/10). Macron mengatakan restoran-restoran, bar, kafe dan bisnis nonesensial lainnya akan ditutup, sementara warga hanya akan diizinkan meninggalkan rumah untuk bekerja, berbelanja atau ke dokter.
Kanselir Jerman Angela Merkel, Rabu (28/10) mengumumkan seperangkat langkah serupa dalam perintah PSBB satu bulan setelah bertemu dengan para pemimpin dari 16 negara bagian federal. Selain restoran dan bar, seluruh gym, bioskop dan gedung opera akan ditutup di bawah perintah Merkel yang mulai berlaku hari Senin mendatang. Sementara itu sebagian besar bisnis, toko-toko dan salon rambut akan diizinkan tetap buka.
Sekolah-sekolah di kedua negara itu akan tetap buka selama PSBB.
Restriksi itu diumumkan oleh Macron dan Merkel sementara kedua negara tersebut bersusah payah menghadapi jumlah kasus baru COVID-19 yang praktis mencapai rekor setiap hari, dengan Jerman mencatat hampir 15 ribu kasus baru pada hari Rabu. Ini menciptakan situasi yang menimbulkan kesulitan bagi sistem layanan kesehatan masing-masing negara.
Perancis dan Jerman bergabung bersama beberapa negara Eropa lainnya yang terpaksa memberlakukan seperangkat restriksi baru untuk menghadapi gelombang ke-dua wabah yang terus berkembang sementara musim dingin menjelang di Belahan Bumi Utara.
Hingga Kamis pagi (29/10), ada lebih dari 44,4 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia, termasuk lebih dari 1,1 juta kematian. India mencapai tonggak baru dengan mencatat lebih dari 8 juta kasus virus corona, di tempat kedua setelah AS yang mencatat 8,8 juta kasus terkonfirmasi.
Sementara upaya untuk mengembangkan vaksin yang aman dan efektif berlanjut, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menyatakan akan memastikan bahwa setiap orang di AS akan dapat diimunisasi dengan gratis.
Seema Verma, kepala program asuransi kesehatan pemerintah Medicare dan Medicaid, hari Rabu (28/10) mengumumkan bahwa lembaganya akan menanggung biaya vaksin yang mendapat izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan AS (FDA).
Verma juga mengatakan Pusat Layanan Medicare dan Medicaid akan menanggung sebagian besar biaya perawatan COVID-19 baru. Perusahaan asuransi kesehatan swasta juga dilarang memungut biaya vaksinasi COVID dari peserta mereka. [uh/ab]
