Presiden Perancis Emmanuel Macron Senin (7/12) mengatakan tidak akan menjadikan isu HAM sebagai syarat penjualan senjata ke Mesir, karena dia tidak ingin memperlemah kemampuan Kairo untuk melawan terorisme di wilayah tersebut.
Macron menyampaikan komentar itu dalam konferensi pers bersama di Paris dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi.
Sedikitnya 17 kelompok HAM Perancis dan internasional mengeluarkan pernyataan menjelang kunjungan itu. Mereka menuduh Macron mengabaikan apa yang mereka katakan sebagai meningkatnya pelanggaran kebebasan oleh pemerintahan Sissi.
Dalam pernyataan, kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Human Rights Watch tersebut mengatakan Mesir menyalahgunakan UU kontraterorisme untuk menghapus upaya penegakan HAM serta menindak keras semua pembangkang damai di negara itu.
Tapi dalam komentarnya, Macron mengatakan tidak akan mempersoalkan kerjasama pertahanan dan ekonomi atas apa yang disebutnya "ketidaksepakatan" soal isu HAM. Dia mengatakan "akan lebih efisien untuk menyerukan dialog daripada memboikot yang hanya akan mengurangi keefektifan dari salah satu mitra kita dalam perang melawan terorisme dan dalam hal kestabilan regional."
Sissi menentang kritikan terhadap catatan HAM-nya, menolak penggambaran dirinya sebagai diktator yang keras dan kejam. "Anda tidak bisa membanggakan negara Mesir, dengan segala hal yang telah dilakukan bagi rakyat dan kestabilan di kawasan, dengan kediktatoran."
Selama kepresidenannya, Sissi telah melakukan penindakan keras besar-besaran terhadap para pengkritik pemerintahannya, memenjara ribuan Islamis dan aktivis pro-demokrasi, membatasi kebebasan yang diperoleh dalam gerakan Kebangkitan Dunia Arab 2011, membungkam para pengkritik dan memberlakukan UU kejam terhadap kelompok-kelompok HAM. [vm/lt]
