Menteri Luar Negeri Perancis Alain Juppe hari Selasa mengatakan seharusnya tidak ada campur tangan internasional apapun terhadap pergolakan berdarah di Libya tanpa persetujuan dari PBB. Juppe mengatakan kepada anggota parlemen sampai hari Selasa belum ada campur tangan militer termasuk pemberlakuan zona larangan terbang di kawasan Libya.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov hari Selasa mengesampingkan ide zona larangan terbang di atas Libya, dengan menyebut usulan itu “berlebihan”. Juru bicara pemerintah Perancis Francois Baroin mengatakan bantuan kemanusiaan, seharusnya menjadi cara untuk menghadapi kekerasan di Libya bukan aksi militer.
Pernyataan hari Selasa itu keluar ketika Amerika mendesak tindakan internasional yang lebih keras terhadap Libya di mana perjuangan terus berlanjut untuk menyingkirkan pemimpin Libya Moammar Gaddafi.
Amerika hari Senin mengatakan sedang mengarahkan kapal-kapal militer dan pesawat tempurnya mendekati Libya sementara Inggris mendesak diberlakukannya zona larangan terbang di atas negara Afrika Utara itu.
Perancis hari Selasa mengirim dua pesawat yang membawa perlengkapan medis dan personil ke Libya timur, sebuah kawasan yang dikuasai pemberontak. Juru bicara Baroin mengatakan prioritas bantuan kemanusiaan ditujukan bagi ribuan orang yang terimbas kekerasan selama pergolakan di Libya itu dan tanggapan brutal yang dilancarkan pemerintahan Gaddafi. Ia menggambarkan pemimpin Libya itu sebagai tidak waras.
Perancis juga mengusulkan untuk mengirimkan tim yg akan menyelidiki mengenai kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penumpasan demonstran anti penguasa.
Pemimpin Uni Eropa telah mengusulkan sebuah konferensi puncak darurat tanggal 11 Maret untuk membicarakan langkah-langkah berikutnya untuk menghadapi krisis Libya itu. Saat ini, Uni Eropa telah mengumumkan embargo senjata dan larangan pemberian visa bagi warga Libya.
Di Jenewa, Senin, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mengutuk situasi yg disebutnya sebagai “pelanggaran pelanggaran gawat hak azasi” yg dilakukan oleh pemerintah Gaddafi.
“Kekerasan dan penindasan harus dihentikan. Mereka yg bertanggung jawab harus di hukum,” demikian Ashton.
